RN - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mewarning Jokowi soal kereta cepat whoosh. Tapi Jokowi tetap ngotot membangun whoosh.
Saat itu Megawati mendorong pembangunan double track kereta api biasa dibandingkan kereta cepat. Kini whoosh menjadi masalah dan KPK mengaku sudah menyelidiki anggaran tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ikut menanggapi polemik utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Dia menilai, pembangunan transportasi publik seharusnya mengutamakan kebutuhan dasar rakyat ketimbang proyek mercusuar.
BERITA TERKAIT :Diseruduk PDIP, Kini Whoosh Digoyang PKS
"Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut," kata Hasto usai ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Hasto menekankan, anggaran negara seharusnya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Menurutnya, masih banyak sektor lain yang lebih membutuhkan perhatian serius.
"Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan riset membangun daya bangsa kita," tegasnya.
Dia mengungkapkan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak awal lebih mendorong pembangunan double track kereta api biasa dibandingkan kereta cepat. Opsi ini dinilai lebih tepat guna dan mengatasi masalah transportasi yang lebih mendasar.
"Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa, termasuk saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk, misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik," papar Hasto.
PDIP disebut telah memberikan peringatan terkait paradigma transportasi publik hingga tiga kali, termasuk soal proyek kereta cepat. Mereka juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kondisi geologis wilayah Bandung.
"Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan, tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya, tentu itu keputusan dari presiden, tetapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai 3 kali berkaitan hal tersebut," ujarnya.
"Apalagi kita melihat adanya potensi terkait aspek-aspek geologis di kawasan Bandung yang juga harus menjadi perhatian, kemudian perkebunan di Walini," tambahnya.
KPK Garap Saksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim sudah mengonfirmasi dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemanggilan para pihak ini sangat penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
"Dalam penyelidikan perkara terkait dengan KCIC, tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).
Menurut Budi, setiap informasi dan konfirmasi yang diberikan oleh pihak-pihak terundang akan sangat membantu tim penyelidik dalam menelusuri dugaan tindak pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.
"Sehingga dari setiap keterangan, informasi, dan konfirmasi yang disampaikan kepada tim penyelidik tentunya akan sangat membantu untuk mengungkap perkara ini," ujarnya.
Budi menyebut sejauh ini proses permintaan keterangan berjalan lancar.
"Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif," imbuhnya.
Ia menilai sikap kooperatif tersebut menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini.
Meski demikian, Budi menegaskan tim penyelidik tidak akan berhenti dan masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang relevan.
Budi menolak memerinci siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan, termasuk saat dikonfirmasi apakah pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk yang telah dipanggil sebelumnya.
Ia beralasan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga materi dan detil lengkap belum bisa disampaikan kepada publik.
"Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa, belum bisa menyampaikan detilnya secara lengkapnya seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan," jelasnya.
