.png)
RADAR NONSTOP - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta melakukan audit investigasi atas kinerja keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Soalnya, laporan keuangan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu diduga telah melakukan window dressing. Hal ini terungkap saat rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta dengan perusahaan plat merah itu.
"Kasus Jakpro ini mirip dengan kasus Garuda Indonesia. Karena itu harus dibongkar. Apalagi karena selama ini kinerja Jakpro juga ditopang PMD (Penyertaan Modal Daerah) hingga triliunan rupiah," kata Ketua Presidium Forum Diskusi Jurnalis Jakarta (FDJJ) Ahmad J L saat diskusi santai dengan awak media di Balai Kota, Kamis (1/8/2019).
BERITA TERKAIT :Pramono-Rano Menang Satu Putaran, Sirine Jaga Jakarta Mengaung
20 Tahun Kuasai Depok, PKS Rontok Dan Jagonya Tumbang Oleh Supian-Chandra
Ia juga mengatakan terungkapnya fakta dugaan widow dressing dalam laporan keuangan PT Jakpro menunjukkan kalau DPRD telah abai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Padahal, dewan sepakat mengucurkan PMD.
“Jangan - jangan hal serupa juga terjadi di BUMD yang lain. Ini harus menjadi perhatian gubernur,” ujarnya.
Oleh karena itu, saran Ahmad, saat merombak jajaran direksi dan komisaris BUMD, hendaknya orang-orang yang ditempatkan benar-benar yang profesional, kompeten dan kapabel.
“Kasus di Jakpro ini menunjukkan kalau jajaran komisaris yang ditempatkan di sana bukan menjadi solusi, tapi menjadi beban, karena komisaris seharusnya dapat mengawasi jalannya roda perusahaan," imbuh dia.
Selebihnya Ahmad berharap, setelah BPK atau BPKP melakukan audit investigasi, rekomendasi yang diterbitkan dapat memperbaiki kinerja Jakpro.
Sebelumnya diberitakan, pada 2018 lalu Jakpro membukukan kinerja yang sangat buruk. Laporan keuangannya bahkan ditengarai mengandung unsur window dressing.
