Pengamat: Kerenggangan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Itu Wajar

RADAR NONSTOP - Saat ini, kerenggangan antara Walikota Bekasi Rahmat Effendi, politikus asal Partai Golkar dengan Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono politisi PDI Perjuangan tampak terlihat dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Kota Bekasi.

Hasil pantauan di lapangan, baik dari kalangan Ormas, Aktivis bahkan ASN (Aparatur Sipil Negara), Pepen - sapaan akrab Rahmat Effendi sering berucap 'kamu sekarang merapat ke Wakil ya?'. Tidak hanya itu, Tri Adhianto sendiri kerap tampil di berbagai ajang.

Menyikapi hal tersebut, Tuti Sariningsih pengamat kebijakan publik yang merupakan figur Akademisi (Pengajar di dua kampus di Jakarta) mengatakan, bicara kepentingan politik itu hal yang wajar.

"Kerenggangan itu hal yang wajar, kalau kita berbicara untuk kepentingan politik. Tapi kalau bicara tugas dan tanggungjawab, pelayanan publik jangan terbengkalai," papar Tuti dengan singkat kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Rabu (14/8).

Terpisah, Rahmat Nuryono, S.IP, M.Si Dosen Fisip Unisma Bekasi mengatakan, hal itu biasa saja, itu hanya pernak-pernik dalam politik.

"Tidak ada yang perlu dipersoalkan. Meskipun sekarang Wakil sebagai Ketua DPC PDIP. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan itu gak masalah, sepanjang masih dalam koridor tugas dan fungsinya masing-masing," terang Rahmat.

Menurut Rahmat, jika kecurigaan wali dikaitkan dgn pilkada 2023 mungkin terlalu berlebihan.

"Yang pasti kita berharap asal tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan sebagai mana perintah UU 23 tahun 2014. Sebab, itu yang membedakan seorang Kepala daerah dengan ASN. Kepala Daerah adalah jabatan politik sekaligus jabatan Pemerintahan, beda dengan Kepala Dinas yang murni jabatan pemerintahan," ujar Rahmat.

Jadi, lanjut Rahmat, melihat dan menilai posisi duduk antara Wali dan Wakil yang berjauhan, kalau dari kacamata saya memang tidak ada yang aneh.

"Mungkin itu bisa dikaitkan dengan penyerapan APBD bisa juga, tapi saya tidak mau berandai-andai karena belum ada bukti yang mengarah ke penyalahgunaan anggaran dan sebagainya," pungkasnya.