Demi Transparansi, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Setuju Anggaran KS-NIK Diaudit

RADAR NONSTOP - Sebagai Badan Pengawasan, salah satu anggota DPRD Kota Bekasi dari PPP, Solihin menyatakan sikap setuju untuk dilakukannya audit anggaran Kartu Sehat Bekasi (KS) Berbasis NIK untuk Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019.

"Ya, saya setuju diaudit anggaran kartu KS NIK, demi terciptanya tranparansi di Pemerintahan Kota Bekasi," tegas Solihin yang juga selaku Ketua DPC PPP Kota Bekasi kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Jumat (6/9).

Sayang, saat dikonfirmasi terkait berapa pagu anggaran KS-NIK Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi Kusnanto Saidi dengan singkat menjawab, masalah regulasi silahkan ke Dinkes.

Padahal, kolaborasi yang baik di antara masyarakat dengan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK RI), lembaga audit negara memiliki peran penting dalam memberikan jaminan informasi tentang pengelolaan keuangan dan implementasi kebijakan yang objektif, dapat diandalkan, relevan, dan mudah dipahami.

Selain itu, lembaga audit negara juga dapat mempublikasikan laporan mereka, temuan dan rekomendasi.