.png)
RADAR NONSTOP - Dalam draf buku APBD Kota Bekasi TA 2019 disebutkan kalau Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi mengklaim atas biaya rumah sakit TA 2017 sebesar Rp 43.083.566.230 yang 'diduga' terkait Kartu Sehat (KS) Bekasi Berbasis NIK untuk tagihan ke Pemkot Bekasi.
Sedangkan Tahun Anggaran 2018, Kota Bekasi mengalami defisit yang mencapai hampir satu triliun rupiah dan utang tersebut sampai 2019 belum juga terbayarkan?
Sementara, RSUD Kota Bekasi menyebutkan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 19.450.050.213 yang merupakan utang pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan utang atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di luar Jaminan Kesehatan Nasional yaitu pelayanan Kartu Sehat (KS) yang dilakukan RSUD Kota Bekasi untuk tagihan Tahun Anggaran 2018 kepada Pemerintah Kota Bekasi.
Saat dimintai keterangannya, Dr. Janet Aprilia Stanzah, salah satu anggota DPRD Kota Bekasi elit politik PDI Perjuangan kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group) menegaskan, wajar jika berbagai lapisan masyarakat menilai kalau program Kartu Sehat Bekasi (KS-NIK) alat kampanyenya Pepen, sapaan akrab Walikota Bekasi, Rahmat Effendi.
"Untuk itu kita mendukung dilakukannya audit anggaran Kartu Sehat (KS) Bekasi Berbasis NIK dari tahun anggaran 2017, 2018, 2019," paparnya, Jumat (6/9).
Di tempat yang sama, Oloan Nababan, anggota DPRD Kota Bekasi politisi asal PDI Perjuangan turut memberikan dukungan terhadap Audit anggaran Kartu Sehat (KS) Bekasi Berbasis NIK.
"Untuk kebaikan masyarakat Kota Bekasi apapun harus didukung. Apalagi terkait penggunaan anggaran dan peruntukannya," tegas Oloan.
Terpisah, Ketua Gerakan Mahasiswa Bekasi (GMB), Denis Pratama turut menyatakan sikap kalau KS-NIK hanya sebuah kamuflase bahan proyek politiknya Rahmat Effendi dan diyakini ada cashback di anggaran KS-NIK.
"Untuk itu, kita sangat mendukung dilakukannya audit anggaran KS-NIK dari tahun 2017-2018. Kami berharap BPK RI dan jajaran anggota DPRD Kota Bekasi bekerjasama dalam mengaudit anggaran KS dan dipublikasikan agar seluruh masyarakat Bekasi ikut mengetahui, dan kami sebagai warga akan selalu mengontrol serta mengawasi. Sebab, ini menyangkut keuangan Negara," pungkasnya.
