Jumat,  03 May 2024

Deklarasi KAMI Jawaban Atas ‘Matinya’ Oposisi Di Senayan

RN/NET
Deklarasi KAMI Jawaban Atas ‘Matinya’ Oposisi Di Senayan
Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Selasa (18/8/2020) -Net

RADAR NONSTOP - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) resmi dideklasikan di Tugu Proklamasi, Pegangsaan Timur, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Din Syamsudin, salah satu inisiator KAMI, menyebut setidaknya ada 150 tokoh yang ikut bergabung dalam deklarasi tersebut.

Menanggapi hal itu, pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat munculnya KAMI lantaran redup dan mandulnya oposisi di parlemen.

BERITA TERKAIT :
Airlangga Lebih Sreg Ridwan Kamil Ke Jakarta, Golkar DKI: Kita Tetap Zaki Walaupun Elektabilitas Hancur
Mencla-Mencle Ridwan Kamil Antara Pilkada DKI Atau Jabar 

"Bukan hanya karena oposisi yang minoritas. Tetapi terkadang oposisi juga mengikuti irama kekuasaan. Seperti penambahan jabatan pimpinan MPR dan revisi UU KPK. Oposisi diam saja," ujar Ujang seperti dilansir laman Alinea. Selasa (18/8/2020).

Bahkan, sambung dia, oposisi ikut larut dalam 'permainan' pemerintah. "Oleh karena itu, wajar jika muncul kekuatan dari civil society yang peduli aka nasib bagsanya," katanya.

Munurut Ujang, hadirnya KAMI bisa menjadi harapan bagi tumbuhnya kekuatan rakyat untuk menjaga demokrasi. "Saat ini kan tak ada check and balance. Munculnya KAMI bukan hanya suplemen bagi demokrasi, tetapi juga sebagai bentuk kekecewaan sebagian rakyat atas masalah-masalah bangsa yang makin hari makin tak jelas arahnya," pungkasnya.

Pandangan senada sebelumnya disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno. Dia menilai kehadiran KAMI cukup positif di tengah miskinnya kelompok kritis terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Kehadiran mereka dirasa spesial karena di era Jokowi ini nyaris tak ada tokoh yang mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah. Banyak yang memilih bagian rezim," ujar Adi kepada Alinea.id, Senin (3/8).

Menurutnya, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), deklarasi kelompok kritis semacam ini merupakan fenomena politik biasa.

"Bahkan tiap saat bisa kita jumpai kelompok kritis protes. Sekarang pemandangan semacam itu sepi. Pertanda kehampaan demokrasi," ujar dosen Fisip UIN Jakarta ini.

Adi menilai, protes kolektif semacam ini penting untuk memberikan tekanan yang lebih kuat bagi kerja-kerja pemerintahan dan demokrasi.

"Mereka datang dari berbagai latar belakang berbeda. Tentunya menarik sikap kritis mereka karena bakal menambah semarak demorkasi," katanya.

"KAMI akan mendapat respons positif di tengah kehampaan demokrasi substansial," pungkasnya.