Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020, Jokowi: Harus Berani Dan Jangan Baca Laporan Saja 

RN - Seluruh kepala daerah yang menang di Pilkada 2020 jangan hanya diam. Apalagi, si kepala daerah cuma membaca laporan. 

Kepala daerah kata Presiden Joko Widodo harus berani berinovasi di daerahnya masing-masing. Terlebih, saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi.

Jokowi berharap kepala daerah tidak hanya mengikuti prosedur yang ada. Akan tetapi, menurut dia, harus berkerja dengan goal oriented atau berorientasi pada hasil. 

BERITA TERKAIT :
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral

---

Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?

---

Jokowi menegaskan, kepala daerah jangan cepat puas membaca laporan saja. Ia meminta agar kepala daerah harus mengecek sekaligus mengontrol ke lapangan. 

"Inovasi, kecepatan, dan juga ketepatan kebijakan sangat dibutuhkan saat pandemi Covid-19. Oleh karenanya, Jokowi meminta para kepala daerah harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas," terang Jokowi.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sebagian besar kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 sudah dilantik. Dia menyebut jumlahnya adalah 185 kepala daerah yang telah dilantik.

“Sampai saat ini terdapat 185 pasangan kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang telah dilantik. Jumlah itu terdiri 5 pasangan gubernur, 152 pasangan bupati, dan 28 pasangan walikota,” katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Rabu (14/4/2021)

Dari total 185 pasangan tersebut 114 orang di antaranya merupakan pejabat petahana atau pernah menduduki kursi kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Sementara itu, dia mengatakan, masih ada 85 pasangan kepala daerah yang belum dilantik. Pasangan itu direncanakan dilantik secara serentak pada akhir April 2021 dan Juli 2021.

“Jumlah itu terdiri atas 4 pasangan gubernur, 72 pasangan bupati, dan 9 pasangan walikota,” katanya.

Mantan Kapolri itu menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan kepala daerah belum dilantik. Salah satunya akibat adanya sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan keputusan MK, masih ada 14 daerah yang melaksanakan pemilihan suara ulang.