UKM Susah Dapat SNI, Jokowi Murka: Sudah Ruwet Mahal Lagi

RN - Presiden Jokowi meminta prosedur pemberian sertifikat SNI segera dipermudah untuk memajukan pengadaan barang dan jasa dari produk lokal.

Tegas Presiden Jokowi usai menerima keluhan dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal yang sulit mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). 

"Buat sederhana, jangan ruwet, mahal bayar sini bayar sana," tegasnya kepada para menteri dan kepala daerah dalam acara Pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

BERITA TERKAIT :
Artis Tajir, Bisnis Prilly Latuconsina Dari Klub Bola Hingga Toko Roti 

---

Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral

---

Jokowi pun sempat melirik ke kiri dan kanan ke peserta acara saat menyinggung masalah ini. "Ada kepala badan ndak sih yang keluarin SNI di sini?" kata dia.

Keluhan ini disampaikan Jokowi saat bicara maraknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat hingga daerah. potensi belanja pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 1.071,4 triliun.

Jokowi meminta sebanyak 40 persen atau Rp 400 triliun digunakan untuk pengadaan produk lokal dengan target Mei 2022. "Tadi pagi saya cek baru Rp 214 triliun," kata dia.

Salah satu upayanya yaitu dengan mempermudah UKM dapat SNI. Sehingga, kata Jokowi, semua produk UKM lokal bisa masuk dalam sistem e-katalog yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kalau pemerintah semangat mempermudah SNI, kata Jokowi, UKM pun akan tersenyum melihatnya. UKM mau tak mau akan berproduksi lagi, berinvestasi lagi, dan menambah kapasitas mesin.

Jokowi ingin captive market seperti ini bisa dimanfaatkan. "Uang-uang kita sendiri, APBN kita sendiri, kok dibelikan barang impor, itu gimana toh? Gregetan saya," kata dia.

Untuk itu, Jokowi meminta agar UKM-UKM, terutama di daerah, segera bisa memasukkan barangnya ke e-katalog. Tujuannya agar pemerintah pusat sampai daerah bisa langsung memilih produk-produk UKM lokal menggantikan impor.

Jokowi meminta langsung Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas untuk segera mempercepat jumlah UKM yang masuk sistem ini. Kurang dari tiga bukan ini, jumlah produk UKM lokal di e-katalog sudah naik dari 50 ribu produk UKM lokal menjadi 161 ribu. "Akhir tahun harus bisa tembus 1 juta," tandasnya.