Jokowi Mendadak Umumkan Pemilu Tetap 2024 Dan MPR Batal Amandemen UUD, Ada Apa?

RN- Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menterinya di Istana Bogor, diketahui rapat yang diadakan pada hari Minggu tersebut hanya untuk membahas bahwa Pemilu dan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Ditempat yang berbeda Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa MPR batal untuk mengamandemen UUD 1945 dan sepakat agar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dihidupkan kembali melalui undang-undang.

Menyikapi hal ini Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa ada kekhawatiran kubu pemerintah terhadap demo mahasiswa yang akan dilaksanakan hari ini, Senin 11 April 2022. Sebab menurutnya demo mahasiswa yang sudah berjalan beberapa hari terakhir di sejumlah daerah memiliki kesamaan pola dengan demo yang terjadi pada Mei 1998.

"Kalau kita ingat, demo 98 itu triger nya adalah kenaikan harga bahan-bahan pokok. Nah, instrumen itu muncul hari ini dan pemerintah tidak berdaya, contohnya pada kasus minyak goreng. Jadi wajar jika ada ketakutan di kubu pemerintah," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, 11/4/2022.

Kang Tamil panggilan akrabnya, mengatakan bahwa awalnya pemerintah seolah overconfidence dengan mengeluarkan wacana 3 periode hingga penundaan pemilu untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Pakar Komunikasi ini, pemerintah salah timming dalam mengeluarkan isu yang sensitif tersebut, dimana banyak sektor kinerja pemerintah yang dinilai gagal.

"Saya kan sudah pernah bilang, pemerintah ini punya proposal apa ke rakyat, sehingga gagah untuk bicara penundaan pemilu. Sementara kita lihat lawan mafia minyak goreng saja ngaku kalah kok, masa mau nambah masa jabatan," sarkasnya.

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan bahwa pernyataan pemerintah tentang pastinya pemilu di 2024 dan batalnya amandemen UUD 45 dinilai tidak akan memberi 'efek rem' pada demo yang digalang oleh mahasiswa. Pasalnya hal tersebut tidak menjadi solusi peningkatan harga bahan pokok yang terjadi akibat tingginya harga minyak goreng dan BBM.

"Kalau pemerintah menilai bahwa BBM yang naik adalah pertamax dan itu tidak berpengaruh ke peningkatan bahan baku, pemerintah salah mengkaji. Dengan naiknya BBM tentu biaya hidup akan naik, dan otomatis itu akan meningkatkan harga bahan pokok," ujarnya.

"Subsidi minyak goreng itu, sama dengan pemerintah ngasih uang ke kartel mafia migor secara tidak langsung, jadi itu bukan solusi. Dan saya kira adik-adik mahasiswa tidak bisa di rem dengan etalase seperti itu" tambahnya.

Kang Tamil menyarankan agar pemerintah memperlihatkan kesungguhannya untuk memimpin Indonesia hingga 2024 dengan memikirkan solusi yang baik, bukan hanya 'pain killer' yang efeknya sementara.

"Jika pemerintah ini ingin dipercaya kembali oleh rakyat, harus mampu mengambil kebijakan yang solutif untuk harga kebutuhan pokok termasuk BBM, serta Jokowi harus berani mencopot menteri yang telah membuat gaduh dengan isu 3 periode dan penundaan pemilu," tutupnya.