Masyarakat Batam Tolak Ex Officio Jadi Kepala Batam

RADAR NOSTOP - Kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, yang akan menerapkan rangkap jabatan Wali Kota Batam secara ex officio menjabat Kepala BP Batam, mendapat penolakan keras dari masyarakat Batam.

Ratusan masyarakat Batam yang tergabung dalam Gerakan Batam Nusantara Bersatu bahkan sudah turun ke jalan untuk menyatakan penolakan terhadap kebijakan Menko Darmin tersebut, Jumat (21/12/2018).

Di lapangan, sebanyak 500 lebih massa Gerakan Batam Nusantara Bersatu telah berkumpul di lapangan Welcome To Batam (WTB), Batam Center sejak siang. Tidak sedikit pula para pengunjuk rasa yang membawa spanduk-spanduk penolakan rangkap jabatan Wali Kota Batam itu.

"Kami minta ditunda dulu putusan Dewan Kawasan atas rangkap jabatan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam sampai masa politik selesai," kata Irwan, salah satu pengunjuk rasa, di lapangan WTB.

Irwan mengatakan, jangan sampai keputusan Presiden sebagai pejabat tertinggi di Indonesia beberapa pekan lalu menggiring perkembangan Kota Batam ke arah politik.

"Kalau mau membangun Kota Batam, ex-officio bukanlah langkah yang tepat. Presiden juga harus mencari tau perkembangan pembangunan sebenarnya di Kota Batam, jangan hanya mendengar dari sebelah pihak," ungkapnya bersama

Ratusan aparat kepolisian terlihat mulai berjaga di WTB agar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam berjalan aman dan kondusif.