.png)
RN - Erick Thohir terancam amsiong. Menteri BUMN yang juga Ketum PSSI ini bisa tidak dapat tiket untuk Pilpres 2024.
Sebab jika koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) digabung menjadi satu maka peluang Erick untuk cawapres makin tipis.
Ketum Gerindra Prabowo Subianto mengaku, tak masalah dengan wacana koalisi KIR dan KIB bergabung di 2024.
BERITA TERKAIT :Olly Dan Azwar Anas Licin, Puan Tak Membantah Kader PDIP Masuk Kabinet Prabowo
Ranking FIFA Indonesia Naik Empat Posisi
Wacana ini mengemuka usai pertemuan Presiden Jokowi bersama lima ketum parpol yakni Prabowo, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Bahkan, Prabowo membocorkan, pertemuan dua poros koalisi ini muncul kesepakatan. Menurut dia, antara KIR dan KIB memiliki frekuensi yang sama.
“Ada. Ternyata ada (kesepakatan). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad (1/4/2023)
Prabowo kemudian bicara tentang tantangan yang harus dihadapi Indonesia ke depan. Termasuk sulitnya pembangunan, kondisi geopolitik, yang harus ditangani dengan baik.
“Jadi untuk ini kita butuh kerjasama yang solid, suatu frekuensi yang sama,” kata Prabowo menegaskan.
Namun, Prabowo belum mau bicara kapan dua koalisi ini bakal bergabung. Menurut dia, perlu ada pembicaraan lebih lanjut.
Prabowo juga mengatakan, peluangnya duet dengan Airlangga di Pemilu 2024 belum dibicarakan antar-dua poros koalisi. “Kita belum bicara ke arah situ,” ujar Prabowo.
Presiden Joko Widodo merespons positif wacana lima partai membentuk koalisi besar untuk Pilpres 2024.
Dia mengapresiasi ide menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
"Cocok," kata Jokowi sambil tersenyum di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4).
Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut mengenai koalisi besar. Dia menegaskan persoalan koalisi dan pilpres bukan ranah seorang presiden.
"Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai," ujarnya.
Ia melanjutkan, "Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik."
