Raport Jokowi Merah Dibidang Hukum, HAM dan Terorisme

RADAR NONSTOP - Presiden Jokowi diberi raport merah selama empat tahun jadi penguasa. Nilai petahana jeblok terkait penyelesaian pelanggaran HAM, penegakan hukum, terorisme serta pemberantasan korupsi.

Begitu dikatakan Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, yang menyorot azas persamaan hukum bagi masyarakat. 

Ia mencontohkan ihwal perkara ujaran kebencian yang menjerat Asma Dewi dan perlakuan penegak hukum terhadap kasus penistaan agama yang melibatkan politikus Partai NasDem, Viktor Laiskodat.

BERITA TERKAIT :
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral

---

Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?

---

"Ibu Asma Dewi ini dibilang sejumlah uang transfer dengan saracen pada akhirnya divonis yang seolah dipaksakan. Sisi lain kasus Viktor Laiskodat sampai sekarang tidak ada progresnya," kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

"Apakah benar hukum itu hanya tajam kepada orang yang mengrkitik kekuasaan dan tumpul kepada orang yang baik dengan kekuasaan?," ucap Habiburokhman.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kembali kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hingga kini belum juga jelas.

Menurutnya, ini juga yang mempengaruhi indeks persepsi korupsi di era Jokowi yang cenderung tidak ada peningkatan. 

"Soal tingkat pidana korupsi ini lebih berat lagi untuk petahana berdebat.

Bagaimana mungkin indeks persepsi korupsi yang ditartgetkan oleh KPK di 50 di tahun 2019 saat ini baru 3.9. Skornya 100 maksimal dan ini sekarang 3.9," terang dia.

Terakhir, mengenai radikalisme dan terorisme yang tak kunjung hilang di Indonesia. Menurut Habiburokhman hal tersebut juga semakin membuat rezim Jokowi mendapat penilaian buruk dari masyarakat.

"Jadi pada persoalan tersebut, hukum, HAM, tipikor dan terorisme rapotnya Pak Jokowi menurut saya merah. Membahas persoalan yang rapornya merah pasti akan menjadi beban moral bagi beliau," ungkapnya.

"Jadi, petahana dalam kampanye itu tidak hanya berhadapan dengan lawan politiknya saja, tetapi juga dengan janji dan kinerjanya sendiri. Wajar kalau kubu sebelah agak gelagapan di bidang yang ini," sindir Habiburakhman.