HBH Hingga 2024 Pimpin DKI, Yang Anti Pj Parno Nih...

RN - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH dipastikan akan diperpanjang memimpin ibu kota. Dia akan menjabat hingga 2024. 

Sumber di Kemendagri menyebutkan, kalau HBH akan diperpanjang. Persoalan DKI jika dipimpin orang baru akan berantakan lagi. "HBH diperpanjang," tegas sumber itu lagi.

HBH sendiri tidak mau ambil pusing. Dia enggan berspekulasi soal jabatan diperpanjang atau tidak. 

Mantan Wali Kota itu mengaku, kalau dirinya hanya menjalankan tugas. "Asli jabatan saya Kepala Staff Presiden, jadi ditugaskan menjadi Pj Gubernur DKI ya terserah yang menugaskan dan terserah menilai ya dari Kemendagri," kata Heru di Jakarta Barat, Rabu (11/10).

Heru menambahkan, ia hanya manusia biasa yang memiliki kekurangan dalam menjabat. Maka dari itu, ia meminta masyarakat untuk mengevaluasinya.

"Kan teman-teman yang mengevaluasi saya disuruh kerja ya kerja. Saya dong yang nanya evaluasi saya bagaimana," ujar Heru.

HBH akan mengakhiri jabatannya pada Oktober 2023. HBH menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2023. "Pejabat anti HBH parno, si pejabat bergerak terus itu," tegas sumber radar nonstop di Balai Kota, Kamis (12/10).

Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan HBH  layak untuk diperpanjang masa jabatannya. Dia menilai HBH memiliki kinerja yang baik selama memimpin Jakarta selama setahun terakhir.  

"Kalau saya lihat sih (Heru) diperpanjang. Bagus kerjanya," kata Prasetyo kepada wartawan di sela-sela menghadiri rapat pendalaman fraksi mengenai Raperda APBD 2024 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023). 

Soal program prioritas HBH yakni banjir dan macet, politisi PDIP itu mengatakan bahwa saat ini masih berjalan. Baik penanganan kemacetan melalui transportasi umum yang terintegrasi, penanganan banjir, maupun mengenai pertumbuhan ekonomi.

Kontra Pj

Raport merah kinerja HBH diucapkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli. Dia menilai kinerja HBH selama setahun terakhir tidak berjalan dengan maksimal. 

Dia menyebut kemacetan dan polusi udara Jakarta juga menjadi salah satu tertinggi di dunia. “Ternyata Pj Gubernur DKI tidak serius meneruskan program tersebut yang akibatnya kemacetan Jakarta malah bertambah, dan Jakarta juara polusi udara se-dunia,” jelasnya. 

Anggota Komisi B DPRD DKI ini menambahkan, usulan HBH diganti juga seiring subsidi pangan untuk warga melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengalami penurunan pelayanan. 

“Gantilah, apalagi Pj Gubernur DKI itu bukan orang yang dipilih oleh warga Jakarta, sehinggga chemistry dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Rakyat Jakarta tidak pernah merasa memilih Pj Gubernur DKI untuk menjadi pemimpinnya,” jelasnya.  

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono sebelumnya menuding komunikasi publik HBH buruk. “Ketika komunikasi baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi publiknya kurang baik, maka yang terjadi tersendat-sendat,” sindirnya.