RN - Netralitas Penjabat (Pj) masih dipertanyakan. Di Bali, atribut PDIP dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD langsung musnah.
Atribut itu dicopot oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali. Mereka mendadak mencabut atribut berbau politik, seperti bendera dan baliho PDIP.
Aksi ini lantaran ada kunjungan kerja Jokowi ke di Kabupaten Gianyar, Bali. Tindakan penurunan atribut partai politik ini dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di tiga lokasi terkait, antara lain, SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
Menurut Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi di Gianyar, Selasa, pencabutan atribut tersebut merupakan perintah Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
“Yang pasti, kami diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara. Tidak memandang itu bendera PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak ada urusannya tidak ada kaitannya,” kata Rai.
Kepada media, ia meluruskan alasan penurunan baliho dan bendera. Namun tak dapat dipungkiri sepanjang jalan yang menghubungkan tiga lokasi tersebut atribut PDI Perjuangan paling mencolok bahkan terpasang hampir setiap satu meter satu sama lain.
Kepala Satpol PP Bali menyebut pencabutan atribut partai politik juga dilakukan di kawasan Renon, Denpasar, tepatnya lokasi makan siang Presiden Jokowi dan rombongan sebelum bertolak ke Nusa Dua.
“Itu untuk membangun suasana netral sebenarnya. Menurut saya benar juga agar tidak terkesan memihak salah satu partai tertentu, termasuk beberapa titik di Renon, ada (baliho) Kaesang kan kita cabuti juga,” ujarnya
“Termasuk baliho yang ada gambarnya Pak Jokowi pun di baliho PSI kita cabuti tidak masalah itu, perintahnya begitu kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan ke kita,” kata Rai.
Ia menyampaikan tak ada sentimen tertentu dari penurunan baliho dan bendera itu, bahkan menurutnya tak salah dan selama ini jajaran Satpol PP kabupaten/kota sudah diarahkan untuk menurunkan atribut sementara mengingat KPU belum mengumumkan masa kampanye.
“Kan mencabuti bukan merusak, baik-baik kita. Nanti setelah itu silahkan dipasang kembali kita tidak merusak kok, karena itu kami melaksanakan tugas sesuai amanah saja, arahan saja. Yang pasti itu sesuai arahan Pak Pj Gubernur Bali terakhir tadi sekitar jam 08.30 Wita,” ujar Rai.
Sementara Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun menyayangkan sikap Satpol PP. "Perlu teman-teman di Bali itu kan kita tahu, kita tau Bali sarangnya banteng, kandangnya banteng," keluhnya.
"Jadi kalau sampe ada yang berani melakukan tindakan begitu, itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah," ujar Komarudin saat ditemui di ruangannya, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Ia menegaskan, Bali merupakan kandang dari PDIP pada setiap pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, diamnya PDIP jangan sampai diganggu oleh pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pihaknya.
"Kalau banteng jangan diganggu, banteng kalo diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal, itu banteng. Jadi banteng nggak ada itu cengeng-cengeng, itu banteng itu, cuma kalau diam jangan diganggu, itu berbahaya," ujar Komarudin.