RN - Bobroknya BUMN terus disorot. Koar-koar Menteri BUMN Erick Thohir soal pemebenahan perusahaan plat merah sepertinya hanya opini.
Tiga capres-cawapres sepakat kalau praktik kotor BUMN segera dibabat. Mahfud Md, menyebut banyak korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia ingin agar BUMN diperbaiki ke depannya.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menerima berbagai keluhan anak muda Surabaya, Jawa Timur, dalam acara 'Tabrak Prof Mahfud'.
BERITA TERKAIT :Bos Garuda Indonesia Mau Didepak Seperti Pertamina, Irfan Setiaputra Sudah Dapat Bocoran?
Marger BUMN Ala Erick Thohir, Solusi Atau Cuma Gengsi?
"Saya mengharapkan ada reformasi birokrasi terutama dari BUMN," kata anak muda bernama Reza yang menyampaikan harapannya ke Mahfud.
Kemudian Mahfud menjawab harapan Reza. Mahfud mengakui banyak korupsi yang terjadi di BUMN.
"Soal mitra BUMN, okelah nanti kita perbaiki, banyak korupsi-korupsi itu di BUMN," kata Mahfud.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ingin agar torehan prestasi menentukan posisi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anies meyakini cara itu akan memberantas praktik orang dalam (ordal).
"Yang tak kalah penting, kembalikan merit system di dalam BUMN kita, supaya prestasi menentukan posisi bukan koneksi menentukan posisi, supaya ordal-ordal selesai," kata Anies dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (11/1/2024) malam.
Anies menilai negara membentuk BUMN karena membutuhkan fleksibilitas dalam melakukan pembangunan. Sehingga, Anies memandang perusahaan BUMN tak semestinya dituntut mencari untung demi meningkatkan pendapatan negara.
"Dua tangan ini harus dikerjakan sama-sama. Tapi kalau dua ini (birokrasi dan korporasi) dipandang sebagai instrumen meningkatkan pendapatan negara maka dia akan crowded on pasar. Pasti dan itu pasti ada conflict of interest. Di sisi regulator, sisi lain market player maka dia bisa bikin regulasi yang menguntungkan market player dia. Betul tidak?" jelasnya.
Anies kemudian menceritakan pengalamannya sewaktu bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat tengah mengembangkan transportasi umum di Ibu Kota, ia memilih untuk mendirikan BUMD ketimbang menugaskan Dinas Perhubungan dengan alasan fleksibilitas.
"Kami pilih pakai PT karena PT mudah melakukan kontrak dengan siapa saja, hiring-firing bisa dikerjakan tanpa peraturan ASN yang rumit, investasi bisa dilakukan, kerjasama dengan periklanan boleh dilakukan," ujarnya.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan BUMN dan swasta harus berkompetisi dengan baik saat menggarap sebuah proyek. Ia meminta direksi BUMN yang bermasalah tidak hanya dicopot dari jabatannya. Ia menilai hal itu harus diteruskan juga ke KPK atau Kejaksaan.
"Nah kembali lagi kehendak politik. Swasta monggo, BUMN kerja bener. Direksi nggak beres, nggak diganti aja, KPK! KPK nggak beres, Kejaksaan. Udah kita persaingan, competition is good, silakan kompetisi, efisiensi, transparansi, kualitas, silakan," katanya dalam Dialog Bersama Kadin di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Pada kesempatan itu Prabowo membandingkan peran BUMN dengan pengusaha swasta. Menurutnya BUMN menawarkan harga yang lebih tinggi untuk pengerjaan proyek, namun waktu penyelesaiannya lebih lama.
Akhirnya Prabowo mengaku lebih pili pihak swasta untuk menggarap proyek. Ia juga menyindir pimpinan BUMN yang mendapat jabatan karena ada sponsor.
"Saya butuh sekian bulan, kadang-kadang BUMN maaf aja kadang-kadang si pimpinan BUMN keenakan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, ada sponsornya. Kita sudah lama jadi orang Indonesia kan, boleh kan aku bicara apa adanya," bebernya.
"Saya mau kasih ke BUMN hanya gimana waktunya lebih lama, harganya lebih tinggi. Aku kasih ke swasta. Aku tunjuk swasta, jadi tuh barang," tambahnya.