Gerakan Lengserkan Jokowi Muncul Di TIM Cikini, Aktivis Senior Hingga Junior Teriak Pemakzulan 

RN - Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai bermunculan. Walau beberapa tokoh teriak, tapi aksi lengserkan Jokowi masih dingin alias adem. 

Isu lengserkan Jokowi baru ramai di kalangan elit serta aktivis. Para aktivis dan beberapa tokoh sudah mulai bermunculan dan teriak pemakzulan Jokowi. 

Jokowi dianggap tidak netral dan melakukan nepotisme. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersuara. Dia mengutip perkataan Proklamator Ir Soekarno tentang pemuda bisa mengguncang dunia kini diputar Jokowi.

Gatot menyebut Soekarno bicara sepuluh pemuda, Jokowi justru memberikan satu pemuda yang namanya Gibran Rakabuming Raka, Indonesia terguncang karena ditengarai membajak Mahkamah Konstitusi (MK).  

“Bung Karno mengatakan beri aku sepuluh pemuda akan ku guncang dunia, Jokowi tuh hebat cukup dia satu aja goncang semuanya dengan Gibran,” ujar mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutannya di acara Peringatan 50 Tahun Peristiwa Malari bertajuk “The Last Battle for Democracy dan Lawan Politik Dinasti” yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Mendengar sindiran Gatot tersebut, sontak ratusan aktivis yang memadati Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki pun tertawa terbahak-bahak.

“Kegagalan yang diwariskan niscaya akan menimbulkan bencana besar buat bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus hentikan mewariskan kegagalan itu. Tidak ada kata lain, pemilu jalan, makzulkan Jokowi jalan!” tegas Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri. 

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai gerakan pemakzulan harus dipahami. Dia meminta kepada Jokowi turun dan bertanya kepada rakyat. 

Terkait adanya gugatan kepada Jokowi, Hasto menyebut praktik nepotisme sudah dipraktikkan oleh Presiden Jokowi.  

“Kalau nepotisme bukan dugaan lagi tapi sudah terjadi,” kata Hasto kepada wartawan di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, pada Senin (15/1).

Aktivis Malari, Hariman Siregar menyebut Jokowi lebih berbahaya dari SBY. Pasalnya, seburuk-buruknya pemerintahan era SBY, Jokowi justru lebih berbahaya dalam konteks pelemahan demokrasi.  

“SBY itu cuma apa ya, dia tetap seorang Demokrat, walaupun di sini lemah, di situ lemah. Tapi kalau Jokowi ini benar-benar berbahaya,” kata Hariman dalam sambutannya di acara Peringatan 50 Tahun Peristiwa Malari di TIM, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Sebab, kata Hariman, Jokowi terpilih secara demokratis namun belakangan dia justru berperilaku antidemokrasi. “Ini dia kan terpilih secara demokratis, tapi entah kenapa dia sembilan tahun (berkuasa) dia berubah menjadi tidak demokratis,” sesal Hariman.

Ratusan aktivis dan para tokoh hadir dalam peringatan peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974. Antara lain aktivis Pro Demokrasi Syahganda Nainggolan, Bursah Zarnubi, aktivis 1998 Ubedilah Badrun, dan ratusan aktivis lintas generasi lainnya.

Ada pula mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, pengamat militer Connie Rahakundini, ekonom Indef Faisal Basri, mantan politikus Nasdem Akbar Faizal, Pendiri Lembaga Suvei PolMark Eef Saifulloh Fatah, Ketua Umum Partai Masyumi Reborn Ahmad Yani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat dan yang lainnya.

Belum Ada Celah

Yusril Ihza Mahendra menilai isu pemakzulan Jokowi belum ada celah. Sebab kata dia, Presiden bisa dimakzulkan bila berkhianat terhadap negara, korupsi, berbuat tercela. 

"Dan tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden," kata Pakar tata hukum negara, Yusril Ihza Mahendra di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/1).

Selain itu, lanjut Yusril, pemakzulan juga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Prosesnya butuh waktu cukup lama.

Di sisi lain, Yusril juga sependapat dengan Menkopolhukam Mahfud MD, yang mengatakan, kementeriannya tidak bisa mengurusi soal pemakzulan presiden, dan pemakzulan bisa tercapai bila mereka yang menginginkan datang ke DPR.

Selanjutnya bisa dilihat, bagaimana komposisi fraksi-fraksi di DPR, yang setuju atau tidak setuju dengan wacana pemakzulan.

"Saya sependapat dengan Pak Mahfud, pemakzulan bukan urusan Menkopolhukam, itu urusan DPR. Jadi sebaiknya lebih baik mereka (Petisi 100) datang ke DPR dan lihat bagaimana reaksi dari fraksi-fraksi, apakah mau merespons ide pemakzulan itu," pungkas Yusril.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, melanjutkan masih ada pihak-pihak yang menggunakan narasi pemakzulan di tahun politik untuk kepentingan politik elektoral.

"Saat ini kita tengah memasuki tahun politik, pasti ada saja pihak-pihak yang mengambil kesempatan gunakan narasi pemakzulan presiden untuk kepentingan politik elektoral," kata Ari Dwipayana.

Ari menyatakan hal itu untuk merespons isu pemakzulan presiden yang mengemuka di publik beberapa waktu belakangan.

Dia menegaskan di negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik, atau memiliki "mimpi-mimpi politik" adalah hal yang sah-sah saja.

Namun, dia menekankan terkait pemakzulan presiden, mekanismenya sudah diatur dalam konstitusi dengan koridor jelas, yakni harus melibatkan lembaga-lembaga negara, seperti DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR, dengan syarat-syarat yang ketat.