Dukung Mujiyono Maju Pilgub Jakarta, Paguyuban Kasih Kuda Lumping untuk Kendaraan Tempur

RN - Dukungan kepada Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono untuk maju di Pilgub 2024 terus mengalir deras. Kali ini dukungan tersebut datang dari Paguyuban Kuda Lumping Kusuma Budaya Laras Jakarta Timur.

Dukungan disampaikan pimpinan Paguyuban Kuda Lumping Kusuma Budaya Laras, Alek Rohman dengan menyerahkan kesenian kuda lumping. 

Alek mengatakan, kuda lumping diberikan sebagai simbol kendaraan tempur Mujiyono untuk pertarungan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. 

BERITA TERKAIT :
Jika Menang, RIDO Bakal Tambah 2 Kartu Jamsos

---

Gelar Tasyakuran Di Dapil II Jakarta Utara Bareng Akar Rumput Demokrat, Bunda Neneng Mulai Gaspoll Menangkan Pasangan RK-Suswono

---

"Kami datang kemari untuk memberikan dukungan kepada Pak Mujiyono di Pilkada DKI. Kuda lumping ini sebagai lambang kendaraan bertempur ke depan," ujar Alek. 

Alasan Paguyuban mengaku, dukungan yang diberikan kepada Mujiyono ikut kontestasi Pilgub, lantaran dari suku yang sama yakni Jawa. 

Jika nantinya Mojiyono bertarung di Pilkada dan menang, Alek pun menyakini, jika budaya Jawa salah satunya Kuda Lumping bisa eksis di DKI Jakarta. 

"Faktornya karena kedaerahan sama-sama Orang Jawa. Seiringnya waktu, budaya harus tetap aksis," ucapnya.

Sementara itu, Mujiyono menyambut baik sikap Paguyuban Kuda Lumping Kusuma Budaya Laras Jakarta Timur yang mendukungnya maju di Pilgub Jakarta. 

"Setidaknya kalau ada dukungan orang Jawa, kalau ada sosok Jawa di dalam calon gubernur atau wakil gubernur itu akan jadi keuntungan siapa pun itu," jelas Mujiyono.. 

Lebih lanjut Ketua Komis A DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, dukungan yang diberikan oleh orang yang satu suku, tidak ada yang salah. 

Ia berharap jangan disalah artikan, sebab kata Mujiyono semua warga negara bebas mendapat dukungan dari siapapun, apalagi dari suku yang sama. 

"Kan politik itu muaranya kekuasaan, untuk mendapatkan kekuasaan hal-hal seperti itu harus dilakukan. Bukan rasis sekali lagi, bukan politik identitas sekali lagi tapi mapingnya seperti itu," pungkasnya.