Selasa,  17 September 2024

RK Jualan Prabowo, Ngarep Dapat Limpahan Suara Pilpres

RN/NS
RK Jualan Prabowo, Ngarep Dapat Limpahan Suara Pilpres
RK saat bertemu relawan pendukung.

RN - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) mulai blusukan. Dalam setiap blusukan, mantan Gubernur Jawa Barat itu jualan nama Prabowo.

RK mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan tenang apabila dirinya menang di Pilgub Jakarta. Sebab, Jakarta akan diurus oleh koalisi.

Hal itu disampaikan RK saat acara 'Deklarasi Kolaborasi Komunitas Relawan Se-Jakarta Dukung Ridwan Kamil dan Suswono' di Ampera, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2024).

BERITA TERKAIT :
Duet Maut Kakak-Adik Dari Jakarta Kuasai Emas Berkuda
KPU Jakarta Main Ancam, Gerakan Coblos Tiga Calon Hak Warga Negara

"Kalau kami menang, insyaallah kan berarti Pak Presiden Prabowo juga satu frekuensi dengan kami sebagai sama-sama koalisi kan. Artinya nah itu yang penting, beliau tenang," kata RK.

Dia mengatakan Prabowo akan tenang dan fokus apabila Jakarta diurus oleh koalisi. Dia juga bercerita pengalamannya menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran di Jawa Barat.

"Beliau fokus, Jakarta diurus oleh koalisi. Yang kebetulan saya juga Ketua TKD. Memenangkan Pak Prabowo-Gibran, 58 persen tertinggi 18 juta suara," jelasnya.

RK mengatakan dirinya tak melamar untuk Pilgub Jakarta melainkan ditugaskan. Dia mengaku lebih nyaman di Jawa Barat apabila ditanya karena pernah menjadi Gubernur Jawa Barat.

"Pak Suswono itu sebenarnya 'Ini Bang, bukan pilihan sebenarnya, saya tidak melamar ke Jakarta, ditugaskan' Karena waktu ditanya 'Kang Emil gimana'. Ya saya nyamannya aja di Jawa Barat. Mohon maaf ya, karena kan incumbent," tuturnya.

"Approval ratingnya saya 90 persen di Jawa Barat, yang ingin jadi gubernur ada 70 persen. Jadi saya sebenarnya di sana (Jawa Barat)," sambungnya.

Namun, RK mengaku mendapat perintah dan arahan dari Prabowo bahwa Jakarta butuh teknokrat setelah tak jadi Ibu Kota. RK, sebagai Kurator IKN, memahami risiko dan konsekuensi dari perpindahan populasi Jakarta ke IKN.

"Tapi perintah dari partai arahan, dari Pak Prabowo, Jakarta butuh teknokrat yang bisa memikirkan apa, pasca tidak lagi jadi ibu kota. Kebetulan saya kurator IKN, jadi paham apa risiko dan konsekuensi dari perpindahan populasi ke IKN, kan gedung-gedung kosong ditinggalin di Monas dan lain sebagainya di kawasan itu. Jadi, itu biar paham alasannya," tutupnya.