RN - Menjelang hari H pencoblosan Pilkada 2024 serentak, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri muncul. Dia menuding banyak institusi negara berpihak jelang Pilkada serentak 2024.
Megawati menyebut ada aparat institusi negara tersebut melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu sambil memberikan bantuan sosial.
Sebelumnya heboh Jokowi turun untuk mengendorse calon di Pilkada Jawa Tengah dan Jakarta.
BERITA TERKAIT :Akui Endorse 84 Calon Kepala Daerah, Jokowi Mulai Berani Ledek PDIP Secara Terbuka?
Imam Besar HRS: Pilpres & Pilkada Sudah Selesai, Hormati Perbedaan Politik
"Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral," kata Megawati dalam sebuah video yang ditayangkan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11).
"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," sambungnya.
Megawati tak merinci daerah-daerah yang diduga terjadi pelanggaran netralitas aparat negara. Tapi dia mengingatkan bahwa praktik tersebut adalah bentuk politik uang (money politics) dengan menggunakan institusi negara.
Ia pun berharap agar masyarakat Indonesia tak termakan iming-iming bansos tersebut. Megawati mengimbau masyarakat tetap teguh atas preferensi politik mereka di Pilkada 2024.
Presiden ke-5 RI itu menyinggung masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka.
"Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan," ujar dia.
Di sisi lain, Megawati berharap seluruh masyarakat sipil turut serta menjaga Pilkada serentak 2024 menjadi pemilu yang bebas, jujur, dan adil.
"Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan," ujar dia.