RN - Meski pemerintah provinsi DKJ memberikan bantuan dana pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi wali murid yang anaknya tengah mengenyam pendidikan baik ditingkat SD hingga SMA.
Rupanya tidak mencukupi untuk menutupi persoalan yang mereka hadapi. Mereka kerap terbentur dengan biaya-biaya keperluan sekolah.
Masalah kerap terjadi di sekolah-sekolah swasta. Hal inilah menimbulkan curhatan emak-emak agar pemerintah mampu membantu memecahkan keluh kesah para orang tua.
BERITA TERKAIT :Mendikdasmen Janji Naikan Gaji, Guru SD Dan SMP Wajib Tersenyum
"Iya bingung, karena anak saya sekolah di swasta. Kayanya ada aja, entah bayar ini, bayar itu. Memang dapat KJP. Tapi tidak menutup itu semua," ujar Nurlela salah satu warga RW 13 di Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara saat berbincang-bincang dengan radarnonstop, Kamis (21/11/2024).
Bahkan ungkap dia, sangking tidak terbayarnya. Hingga akhirnya Ijazah putrinya tidak bisa diambil.
"Ya karena masih ada tunggakkan, terpaksa Ijazah tertahan. Tapi kita lanjutkan di sekolah yang sama. Mau nebus juga bingung. Sementara gaji suami cukup pas-pasan buat makan dan bayar kontrakan. Nanti kalau ada rezekilah baru ditebus,"beber Nur.
Ditempat yang sama, hal senada juga diutarakan oleh Jubaedah, bahkan anaknya terancam tidak bisa ikut ujian, lantaran belum bayar SPP di salah satu sekolah swasta di Kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.
"Iya betul, khawatir anak saya tidak bisa ikut ujian karena belum bayar SPP. Sekolahnya sudah menanyakan terus,"pungkasnya.
Dari persoalan itu, mereka berharap adanya campur tangan pemerintah DKJ. Sehingga anak-anak mereka dapat belajar dengan tenang. Tanpa memikirkan biaya yang memancing tekanan mental anak.
"Kami takut masalah di sekolah jadi tekanan mental anak. Kita berharap adanya bantuan pemerintah. Sehingga, bagi kami yang menyekolahkan anak di Sekolah swasta dapat teratasi," tutur kedua wali murid seraya berharap.