.png)
RN - Forum Inisiatif Jakarta (FIJ) menyayangkan masih adanya pratek pungli yang terjadi di dunia pendidikan khususnya Jakarta.
“Sangat prihatin, praktek pungli masih marak dengan berbagai macam modus, baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKJ atau dibawah pengelolaan departemen agama (Depag),” ujar Ketua FIJ, Irvan Gani, Selasa (17/6/2025).
Irvan menambahkan, tata kelola yang baik seharusnya menjadi cermin manjerial sekolah. “Transfaransi penerimaan siswa/i baru bukan yang pertama kali dilakukan, masak sih gak belajar [learning by doing],” ujar Irvan.
BERITA TERKAIT :TVRN: PUNGLI SULIT DIBASMI, KEDOK BELI SERAGAM DAN LKS JADI ALAT CARI CUAN?
Seterusnya, Irvan mendesak, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terlibat dalam praktek pungli dan gratifikasi yang ada di lingkungan sekolah.
“Sedang yang madrasah ya Kanwil dong bergerak. Apalagi informasi yang saya terima praktek negatif tersebut justru lebih marak di sana,” katanya.
MPR: Harus Transparan, Akuntabel Dan Adil
Terpisah, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus mampu mewujudkan proses penerimaan murid yang transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh masyarakat.
"Pada Juni 2025 ini, tahapan penerimaan murid baru di jenjang SD, SMP, dan SMA dilaksanakan di berbagai daerah di tanah air. Saya berharap penyelenggaraan SPMB tahun ini dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," kata Lestari di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Dia mengungkapkan bahwa KPK sudah mengingatkan kerawanan korupsi masih ditemukan di sektor pendidikan ketika proses penerimaan peserta didik baru. Menurut dia, kurangnya transparansi kuota dan persyaratan dalam penerimaan peserta didik baru membuka celah suap, pemerasan, maupun gratifikasi.
Dia mengatakan, sejumlah indikasi korupsi yang menjadi catatan dari KPK itu harus menjadi perhatian serius para penyelenggara penerimaan murid baru, dengan menjalankan SPMB yang lebih transparan dan adil bagi masyarakat.
Pemerintah, kata dia, saat ini terus berupaya mempermudah akses pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan berbagai upaya. Penerapan SPMB yang adil dan transparan harus menjadi bagian dari komitmen pemerintah.
Anggota Komisi X DPR yang membidangi sektor pendidikan itu sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat menerapkan sistem pengawasan yang efektif, sehingga penyimpangan pelaksanaan SPMB dapat dihindari.
Dia ingin agar SPMB yang dijalankan di sejumlah daerah tahun ini mampu mendorong terwujudnya kemudahan akses layanan pendidikan bagi setiap anak bangsa.
