RN - H Arlan viral. Wali Kota Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel) ini jadi gunjingan netizen setelah pemecatan kepala sekolah SMPN 1 Prabumulih.
Arlan memecat kepsek karena anaknya ditegur ke sekolah dengan membawa mobil. Netizen mengorek sosok Arlan.
Arlan menang di Pilkada Prabumulih dengan diusung koalisi gemuk 11 partai politik yakni Gerindra, Hanura, PAN, PBB, Ummat, Garuda, PKN, Gelora, Perindo, Buruh dan PKB. Arlan berpasangan dengan Franky dan menang dengan suara 59.494 suara atau 53,29 persen suara sah.
BERITA TERKAIT :Munjirin Dukung Festival Dayung Sispala Jakarta Jadi Agenda Tahunan
Ternyata Arlan, memiliki empat istri. Para istrinya juga sudah dipamerkan ke publik saat kampanye di pemilu lalu di wilayah Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai kota Prabumulih, Sabtu (5/10/2024) lalu.
Arlan, secara terbuka mengakui bahwa dirinya memiliki empat istri. Kala itu, ia bahkan memperkenalkan keempat istrinya satu per satu di atas panggung.
“Ini banyak yang ngomongkan, Cak banyak bini (istri), Cak ada empat bini, itu benar. Tapi, Cak bertanggung jawab dunia dan akhirat,” ujar Arlan.
Dicek KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengecekan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Wali Kota Prabumulih, Arlan. Langkah ini menyusul sorotan netizen terhadap harta kekayaan Arlan yang viral di media sosial.
“Terkait informasi yang viral di media mengenai LHKPN di Kota Prabumulih, KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang telah meramaikan informasi tersebut di platform media sosial,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (17/9/2025).
Sebagai informasi, Arlan menjadi sorotan publik usai viral mencopot Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, karena diduga menegur anaknya yang membawa mobil ke sekolah. Meskipun begitu, Arlan telah mengklarifikasi Roni belum dimutasi secara resmi dan dirinya hanya memberikan teguran sebagai wali kota.
KPK menyatakan pengecekan LHKPN dilakukan untuk memastikan laporan yang disampaikan Arlan telah diisi secara benar, lengkap, dan sesuai ketentuan.
“Karena pelaporan LHKPN bukan hanya soal kepatuhan waktu, tapi juga kepatuhan isi. Apakah yang dilaporkan itu benar, sesuai, dan lengkap. Nah, itu yang akan kami cek nanti,” tambah Budi.
Populer Berita
