RN - Sekolah Rakyat yang menjadi program Pemerintah Pusat mendapat dukungan untuk bisa direalisasikan. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal, SE.
“Sangat mendukung program Pemerintah tersebut, karena selama ini kita dari DPRD juga sudah mendorong Pemerintah agar membangun unit sekolah baru, namun dengan berbagai kendala pembangunan sekolah baru belum terealisasi,” kata Faisal.
Seperti diketahui, Sekolah Rakyat di Kota Bekasi akan berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Timur yang merupakan aset Kementerian Sosial.
Menurut Faisal, dengan pembangunan sekolah baru maka tidak akan terjadi pihak sekolah untuk menolak siswa dengan alasan kuota kursi sudah terpenuhi.
“Kita sudah usulkan setiap kelurahan di Kota Bekasi ada pembangunan sekolah negeri baru. Alhamdulillah, itu artinya Pemerintah membuat Sekolah Rakyat dan menyiapkan anggaran dan fasilitas bagian dari wajib belajar 12 tahun,” ujarnya.
Sekolah Rakyat mengutamakan siswa dari keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan formal setara SD, SMP, dan SMA dengan kurikulum yang tidak berbeda dari sekolah umum yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Sekolah Rakyat sekolah berasrama, akan ada tambahan pendidikan karakter bagi siswa.
Krisis Kekurangan Guru
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Faisal mendesak agar Pemerintah Kota Bekasi segera mengatasi kekurangan tenaga pendidik dengan mengambil langkah konkret menangani krisis guru yang mencapai 3.600 orang untuk tingkat TK, SD, dan SMP.
Faisal merekomendasikan agar Pemkot Bekasi untuk mendata ulang semua PNS Kota Bekasi yang memiliki latar belakang pendidikan gquru dan pengalaman Guru.
Menurutnya, pasti ada pegawai yang sudah masuk diperangkat atau bidang lain di Pemerintahan Kota Bekasi mulai dari tingkat Kelurahan hingga di kesekretariatan yang lulusan pendidikan Guru atau sejenisnya.
”Pemerintah mendata ulang semua pegawai PNS maupun PPPK untuk mengetahui pendidikan terakhirnya, juga pengalaman akhirnya,” ujar Faisal.
Faisal menambahkan, hal tersebut menunggu ada kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil oleh Negara melalui Kementrian dalam Negeri atau Pemerintah Pusat.
“Siapa yang tau, yang jelas data itu semuanya bisa menjadi masukan buat Pemerintah, dan langkah ini yang tepat untuk sementara menunggu ada langkah Pemerintah Pusat, ” ucapnya.
Ia meminta Wali Kota terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat rekrutmen PPPK atau menambah kuota guru untuk Bekasi.
Dorong Digitalisasi PAD
Faisal juga menegaskan pentingnya penerapan sistem digitalisasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sekaligus transparansi dalam optimalisasi penerimaan Daerah.
“Digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi, kita bisa memaksimalkan potensi PAD Kota Bekasi sekaligus meminimalisasi kebocoran,” ujar Faisal.
Faisal menambahkan, sistem digital juga akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran, baik pajak maupun retribusi, melalui layanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel.
“Kalau masyarakat mudah mengakses layanan, maka kepatuhan juga akan meningkat,” katanya.
Selain itu, DPRD Kota Bekasi mendorong agar Pemkot segera menyiapkan infrastruktur pendukung serta SDM yang mumpuni untuk menjalankan transformasi digital di sektor pendapatan daerah.
“Kami siap mendukung kebijakan Pemkot Bekasi sepanjang itu berpihak pada transparansi, efisiensi, dan kepentingan masyarakat,” tegas Faisal.
Dengan penerapan sistem digitalisasi ini, DPRD Kota Bekasi optimistis potensi PAD dapat tergali secara optimal sehingga mampu memperkuat APBD dan mendukung pembangunan Daerah yang berkelanjutan.(ADV/IKL/DPRD)
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Imbau Masyarakat Ikut Andil Dalam Menjaga Fasilitas Publik
Populer Berita
