.png)
RADAR NONSTOP - Kabar PT Pos Indonesia (Persero) terancam bangkrut sebaiknya menuai pro kontra. Apalagi, perusahaan plat merah itu harus meminjam ke bank untuk membayar gaji karyawan mendapat reaksi beragam.
“Kendati sudah dibantah bahwa kabar terancam bangkrutnya PT Pos Indonesia tidak benar, tetapi tetap harus menjadi perhatian khusus bagi Kementerian BUMN tentang perusahaan yang menjadi tonggak industri logistik di Indonesia ini. Harus transparan dengan kondisi yang dialami perusahaan, jangan sampai menjadi bom waktu, kalau perusahaan sedang sakit sebaiknya akui saja,” sindir Anggota Komisi VI DPR itu di Jakarta, Senin (22/7/2019).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, klarifikasi yang disampaikan PT Pos Indonesia yang meminjam dana di bank untuk modal kerja adalah bukti perusahaan dalam kondisi cukup memprihatinkan.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Ungkap Kota Bekasi Darurat Kekurangan Guru
Ketua Komisi IV: Kategori Kota Bekasi Jadi Kota Layak Anak Jangan Hanya Di Atas Kertas
“Banyak perusahaan yang memang tengah berjuang di tengah era disrupsi digital, termasuk PT Pos Indonesia, sejauh mana perusahaan ini bertahan? Upaya apa saja yang sedang diupayakan? ini harus dijelaskan, semua ini untuk menyelamatkan perusahaan, lebih baik terbuka daripada ditutupi,” tandas Bendahara Umum Megawati Institute itu.
Tidak satupun, ungkap dia, transformasi model bisnis yang dipresentasikan oleh direksi di DPR setahun yang lalu yang berhasil dijalankan.
"Sehingga perusahaan tidak bisa keluar dari sakitnya," kata dia.
Menurutnya, Kementerian BUMN mesti mengambil langkah konkret untuk menjadikan perusahaan ini bertahan.
"Kementerian BUMN harus ganti jajaran direksi PT Pos,” tegasnya.
Ia mengaku sepakat jika PT Pos Indonesia memerlukan peran pemerintah dalam menyehatkan perusahaan. Sejalan dengan pasal 51 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos yaitu untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.
“Namun, jika persoalan yang terjadi dikarenakan beban masa lalu saya pikir kurang tepat, jika sudah mengetahui ada masalah masa lalu, kenapa tidak diupayakan dengan berbagai langkah penyelesaian?,” ujarnya.
Menurut Darmadi, perusahaan memang sudah tidak mungkin lagi menggantungkan nasib bisnisnya dari layanan konvensional, ini terlihat dari berbagai terobosan bisnis yang lakukan.
“Potensi bisnis PT Pos menurut saya kira masih terbuka, surat dan paket, bisnis logistik, dan bisnis jasa keuangan, dan menjalankan bisnis e-commerce,” katanya.
“Perusahaan ekspedisi yang menjadi kompetitor PT Pos dapat berkembang di tengah kemajuan teknologi, kenapa PT Pos dengan jaringan yang sudah kuat dan menyebar di Indonesia tidak bisa?,” sambungnya.
Menurutnya, dalam menjalankan bisnis diferensiasi produk menjadi hal penting untuk mengkreasi sesuatu agar memiliki perbedaaan dari bisnis yang lain.
“Dengan adanya diferensiasi tentu sebuah produk akan nampak baru bagi konsumen yang mungkin sudah mengalami tingkat kejenuhan pada produk tertentu bisa jadi akan beralih pada produk baru yang memiliki konsep berbeda tersebut,” terang Darmadi yang dikenal sebagai pakar pemasaran ini.
Satu hal yang perlu dicatat dalam penerapan konsep diferensiasi ini yaitu untuk bisa memenangkan persaingan.
“Kita tak perlu lebih unggul, namun dengan sedikit berbeda, itu sudah cukup untuk menarik konsumen datang. Ayo Pak Pos, kamu bisa..!” kata Koordinator Komite Perekonomian DPP PDI Perjuangan itu.
Darmadi juga menyarankan agar PT Pos mengambil langkah-langkah strategis guna menyelamatkan dari kondisi saat ini.
"Pertama, Optimalisasi asset-asset buat PT Pos di seluruh indonesia. Kedua, Usulan agar direksi diganti karena ternyata selama ini konsep yg di presentasikan di DPR tidak berhasil dijalankan dengan baik. Ketiga, Kualitas pelayanan PT Pos harus ditingkatkan, karena selama ini diduga quality service yang mereka lakukan sangat rendah," tambahnya.
