.png)
RADAR NONSTOP- Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais sepakat adannya pelarangan para koruptor untuk maju di Pemilukada 2020.
Menurut Dahlan Rais, bila para koruptor tetap diijinkan maju, menandakan bangsa ini krisis calon oemimpin. Pasalnya, bila bangsa ini tak mengalami krisis figur pemimpin, tentu saja para koruptor tak akan dipilih lagi dalam Pemilukada.
Namun, karena bangsa ini mengalami krisis pemimpin, tak heran, para koruptor bisa melenggang dan terpilih lagi saat pilkada.
BERITA TERKAIT :Sekjen DPR (Indra) Bolak-Balik Diperiksa KPK, Dugaan Cawe-Cawe Vandor Di Parlemen?
Telusuri TPPU Kasus Korupsi Timah, Kejagung ‘Garap’ 11 Isteri Tersangka
"Tentu, Muhammadiyah sepakat banget para koruptor tidak boleh maju di Pilkada. Tak hanya di Pilkada 2020, tapi di Pilkada selanjutnya tidak boleh ikut. Kayak tidak ada yang bagus saja, sampai para koruptor diperbolehkan ikut,"papar Dahlan Rais pada Radar Nonstop.co (Rakyat Merdeka Grup), Jumat (2/8/2019).
Tertangjap tangan Bupati Kudus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ungkap Dahlan Rais, menjadi tonggak dilarangnya para koruptor ikut di Pilkada selanjutnya. Dikhawatirkan bila tidak ada aturan yang jelas, para koruptor akan tetap bisa ikut di Pilkada.
"Kalau saya, mau membangun karakter harus lewat keterladanan seorang pemimpin. Memilih pemimpin harus
yang bersih jujur dan berwibawa. Karena apa, kalau pemimpinnya seperti itu akan merembet ke bawah. Begitu pula sebaliknya, kalau memilih pemimpin koruptor, tentu kebiasaan itu juga akan merembet ke bawah,"pungkasnya
