Diancam, Plt Irit Usulin Program

RADAR NONSTOP - Diancam tidak dapat Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) irit mengusulkan anggaran. 

Hal ini terungkap dalam rapat Banggar Penyusunan APBD Perubahan DKI Jakarta 2018. “Ada ancaman, apabila serapan rendah, maka seluruh jajaran yang ada dalam SKPD tersebut tidak akan mendapat TKD (Tunjangan Kinerja Daerah),” ujar Anggota Badan Anggaran Penyusunan APBD Perubahan DKI Jakarta 2018, Veri Yonnevil, kepada radarnonstop, Jumat (14/9).

Imbas dari ancaman tersebut, jelas politisi Partai Hanura ini, SKPD menjadi takut mengusulkan anggaran. Asumsinya agar persentase penyerapan anggarannya tinggi, padahal usulannya memang kecil.

BERITA TERKAIT :
Ambruk Mendadak, Waket Banggar DPR Mungkin Kurang Piknik  

---

Aneh, Ketua Badan Anggaran Kota Bekasi Bisa Gak Tau Ada Proyek Lelang Mobil Dinas

---

“SKPD jadi tidak produktif, tidak punya inovasi dan miskin ide dalam menyusun kegiatan,” jelasnya.

Saat ditanya, apakah melemahnya kinerja SKPD dikarenakan banyaknya pejabat yang masih berstatus Plt. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta ini mengamini. “Nah, itu juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Anies Baswedan,” ucapnya.

Veri mengungkapkan, pejabat vital di lingkungan Pemprov DKI masih bersatatus Plt. Di antaranya, Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas perumahan-pemukiman, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

Selanjutnya, Badan kesatuan bangsa dan politik serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurut dia, ini efeknya sangat besar ketika Anies-Sandi lamban mendefentifkan.

“Terungkap dalam pembahasan APBD Perubahan 2018, banyak Plt yang tidak bisa kerja. Saat ditanya tidak bisa menjawab dan cuma bengong. Entah darimana pak Anies dapat Plt seperti itu,” tandasnya.