Saweran DKI Rp 500 M, Jabar Cuma Rp 100 M, PKS Setuju Kota Bekasi Gabung ke DKI

RADAR NONSTOP - Partai politik pemenang Pemilu pada 17 April lalu, yakni Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi mengaku menyerahkan sepenuhnya terkait tawaran bergabungnya Kota Bekasi menjadi bagian DKI Jakarta kepada masyarakat Kota Patriot.

F-PKS sendiri setuju jika Kota Bekasi menjadi bagian wilayah Pemerintahan DKI Jakarta daripada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Choiruman Juwono Putro, Ketua Fraksi PKS yang saat ini terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 itu mengaku sepakat dengan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi agar tawaran gabung dengan DKI Jakarta diserahkan ke masyarakat.

Namun, secara pribadi, Choiruman lebih cenderung agar Kota Bekasi masuk menjadi bagian DKI Jakarta ketimbang Jawa Barat.

"Ketergantungan dan keterikatan antara Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta lebih besar. Seperti pada persoalan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, transportasi dan pertumbuhan perkotaan. Itu hampir semuanya itu merupakan subkoordinasi dari DKI," ujar Choiruman kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Minggu (18/8).

Choiruman menambahkan, salah satu contoh lain dari konteks penanganan keamanan, karena Bekasi masuk dalam Polda Metro Jaya.

Kemudian bantuan keuangan Provinsi, DKI lebih besar memberikan bantuan dibandingkan Jawa Barat, pada tahun lalu saja kata dia, bantuan dari DKI bisa sekitar Rp 500 miliar, dari Jawa Barat Rp 100 miliar paling mencapai Rp20-30 miliar. Artinya, impact keuangan DKI sebagai daerah perbatasan lebih besar dibandingkan Jawa Barat.

Untuk itu, Choiruman mengaku, sistem Pemerintahan tentunya harus menyesuaikan kondisi politik di Kota Bekasi jika nantinya bergabung dengan DKI Jakarta. Artinya, Kota Bekasi tetap melangsungkan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta anggota DPRD.

"Biarpun gabung DKI, Bekasi tetap berbeda," tegasnya.