.png)
RADAR NONSTOP - Anggota DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro menegaskan, tidak ada alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menunda insentif bagi RT, RW dan Kader Posyandu dalam lima bulan terakhir ini.
Dana insentif tersebut sebelumnya sudah disepakati dalam APBD Murni 2019 Kota Bekasi pada 2018 lalu. Namun Walikota Bekasi mengusulkan agar dilakukan pemangkasan lima bulan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2019 pada Paripurna DPRD Kota Bekasi tanggal 10 Agustus 2019 lalu.
“Walikota mengusulkan kebijakan pemangkasan insentif Ketua RT, RW, kader Posyandu, PKK, Imam Masjid, Marbot hanya 5 bulan untuk APBD Perubahan 2019, dan tidak disetujui DPRD,” ungkap Choiruman, Jumat (30/8).
Menurutnya, Walikota Bekasi harus komitmen dan kembali kepada kesepakatan pada APBD Murni 2019 mengenai pemberian insentif tersebut.
“DPRD sudah meminta Walikota untuk kembali kepada komitmen pemberian insentif tersebut tetap sama dengan APBD Murni 2019, yaitu 12 bulan,” pungkas Choiruman.
Selain itu, Choiruman juga mengingat janji Walikota Bekasi semasa kampanye Pilkada 2018 lalu, yang akan menaikan insentif bagi RT, RW dan lainnya.
“Dalam jejak digital diketahui janji Walikota dalam insentif ini, targetnya hingga Rp 3 Juta per-bulan. Ini harus dijelaskan,” terangnya seraya mengatakan, jika diperlukan dan menjadi prioritas, ada cara lain untuk memangkas anggaran belanja, selain insentif ini.
Politisi yang digadang menjadi Ketua DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024 definitif ini mengurai bahwa APBD Kota Bekasi mengalami Bleeding (pendarahan), akibat kesalahan dalam mengelola kebijakan sektor kesehatan.
"Bila tidak ada perubahan (Walikota tidak mau memperbaiki) sumber masalahnya, maka akan semakin memburuk," kata Choiruman.
Namun begitu, ia menilai situasi keuangan daerah tidak terbebani apabila dana insentif tersebut dikeluarkan.
"Karena tidak ada badai, angin topan maupun bencana alam, krisis ekonomi apapun, bahkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Kota Bekasi di atas rata-rata (termasuk tertinggi) di Jawa Barat, sehingga tidak seharusnya sampai memangkas insentif ini," sesal Choiruman.
