DPRD Kota Bekasi: Lakukan Audit Keuangan Kartu Bekasi Sehat Berbasis NIK

RADAR NONSTOP - Anggota DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang menegaskan, agar dilakukan audit terkait anggaran Kartu Sehat (KS) Bekasi.

Hal itu dikatakan Nico sapaan akrabnya menyikapi pengintegrasian Kartu Sehat Bekasi (KS) berbasis NIK ke BPJS Kesehatan yang telah diusulkan melalui Pansus 31 pada Rapat Paripurna beberapa bulan lalu di Gedung DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019.

"Artinya, rumor yang berkembang di kalangan masyarakat khususnya konstituen (suara pemilih) bahwa ada dugaan cash back pada pagu anggaran Kartu Sehat Bekasi tahun 2017-2018-2019. Karena, keterangan yang disampaikan oleh warga kalau KS tidak ada kwitansi pada saat berobat, padahal tingkat BPJS ada. Sehingga itulah yang mendorong harus dilakukan audit agar masyarakat tidak lagi bertanya-tanya negatif akan adanya konspirasi Walikota terkait penyalahgunaan anggaran KS," papar Nico kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Rabu (4/9).

Untuk itu, lanjut politisi asal PDI Perjuangan ini, sebelum diintegrasikan lakukan audit.

"Kita harus memanggil pihak RSUD, Puskesmas yang menerima KS, Rumah Sakit seperti Elisabeth, Awal Bros, Ananda, RS. Bhakti Kartini," tegasnya.

Nico menjelaskan, dari total penduduk masyarakat Kota Bekasi yakni 2,7 warga, anggap dikali Rp 30.000 untuk iuran, lalu dikali 12 bulan, artinya hampir satu triliun.

"Fakta di lapangan patut kita tanya sama pihak RSUD dan Rumah Sakit yang terlibat apakah sesuai resep obat dan biaya pengobatan dengan yang diterima si pasien dan biaya yang dikeluarkan? Yang pasti kita akan menolak Perda terkait pengintegrasian KS berbasis NIK ke BPJS Kesehatan jika belum dilakukan audit," tegas Nico.