.png)
RADAR NONSTOP -Disinggung layakkah dilakukan audit anggaran Kartu Sehat (KS) Bekasi berbasis NIK untuk Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, anggota DPRD Kota Bekasi dari PKS dan PKB bungkam.
Saat dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait apakah pihaknya akan mendukung jika dilakukan audit anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis NIK, baik Choiruman J Putro, elit politik PKS, Ahmad Ustuchri, elit politik PKB sampai berita ini diturunkan mereka tidak memberikan tanggapan apapun.
Terpisah, Ketua Gerakan Mahasiswa Bekasi (GMB), Denis Pratama kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group) mengungkapkan, kalau KS berbasis NIK dapat diduga sebuah bahan proyek politiknya Walikota Bekasi.
"Sebab, Kartu Sehat Berbasis NIK Program dari tahun 2017 yang sempat digaung-gaungkan pada saat masa kampanyenya Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, yang katanya program unggulan sekaligus sebagai kebanggaan masyarakat Kota Bekasi. Namun pada 2019 ini kenapa ada wacana perubahan dan menjadi BPJS? Jelas ini mengganjal di hati kami. Padahal, semua masyarakat Kota Bekasi sudah menikmati KS-NIK. Pertanyaannya, apakah lewat Pansus 31 cara Walikota mencuci tangan untuk penggunaan mata anggaran 2017-2018-2019? Entahlah, hanya dia dan Tuhan yang tahu," papar Denis.
Untuk itu, lanjut Denis, pihaknya meminta pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Negara untuk melakukan audit anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis NIK dari tahun anggaran 2017 sampai 2018.
"Jujur kami mendesak dewan baru yang menjabat di Periode 2019-2024 untuk melakukan audit anggaran KS-NIK. Kami juga menyesalkan tidak adanya tindaklanjut dari BPK dalam menyikapi defisit anggaran Pemkot Bekasi pada TA 2018. Sebab, di tahun 2019 ini Kota Bekasi bisa meraih WTP, kan gak logis," pungkasnya.
DPRD Kota Bekasi: Lakukan Audit Keuangan Kartu Bekasi Sehat Berbasis NIK
