RADAR NONSTOP - Tuti Sariningsih, sosok figur akademisi menyatakan dukungannya kepada para anggota DPRD Kota Bekasi yang baru periode 2019-2024 untuk melakukan audit penggunaan mata anggaran Kartu Sehat (KS) Bekasi Berbasis NIK untuk tahun anggaran 2017, 2018, 2019.
"Ya, kita sangat mendukung dilakukannya audit pada penggunaan mata anggaran KS-NIK untuk Tahun 2017-2018-2019," papar Tuti kepada RADAR NONSTOP (Rakyat Merdeka Group), Rabu (4/9) malam.
Sebab, kata Tuti, yang patut dipertanyakan kenapa sekarang bisa mau diintegrasikan Kartu Sehat Bekasi (KS) Berbasis NIK ke BPJS Kesehatan?
Bicara karena mengalami defisit anggaran, ya mestinya harus ikut dikaji, kenapa bisa mengalami defisit? Apakah layak Kota Bekasi defisit?
"Pertanyaannya, apakah dewan periode 2014-2019 mandul, semua kebijakan Bang Pepen (Walikota Bekasi, Rahmat Effendi) diiyain bae?," tegas Tuti.
Terpisah, Solihin, salah satu anggota DPRD Kota Bekasi elit politik PPP menanyakan memang sudah berubah dari KS-NIK sekarang menjadi BPJS Kesehatan?
Namun, disinggung soal setujukah jika dilakukan audit anggaran KS-NIK untuk tahun anggaran 2017, 2018, 2019, Solihin memilih bungkam.