Faisyal: Tak Ada Kwitansi Bukti Transaksi, Anggaran KS-NIK Sangat Layak Diaudit

RADAR NONSTOP - Anggota DPRD Kota Bekasi politisi PDI Perjuangan turut menyatakan sikap dukungan dilakukannya audit anggaran Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) pada Tahun Anggaran 2017-2018-2019.

Sebab, katanya, dalam traksaksi tidak dilengkapi kwitansi seperti yang diterapkan BPJS.

"Kwitansi itu merupakan alat bukti kuat dalam bertransaksi, terlebih untuk dokumentasi. Nah, kenapa di KS-NIK tidak ada kwitansinya? Jika begitu apa bisa kita yakini dalam bertransaksi sudah sesuai dan tidak ada penyelewengan?," papar Faisyal yang merupakan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi seraya bertanya, Kamis (12/9).

Tidak hanya itu, informasi dari konstituennya, sejak awal kartu itu (KS-NIK) diluncurkan banyak pemegang KS orang-orang dengan kategori menengah ke atas, seperti PNS Pemkot Bekasi, para Kasie dan Kabid bahkan Kepala Dinas beserta keluarganya.

"Bukankah setiap pengguna KS harus melepas BPJS-nya agar tidak tumpang tindih databasenya? Bicara kartu dan database, secara teknis pastinya melibatkan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil serta Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Nah pertanyaannya, kenapa KS-NIK tidak menggunakan kwitansi dalam bertransaksi seperti pembelian obat seperti yang dilakukan oleh BPJS? Untuk itu perlu dipanggil dinas-dinas terkait yang terlibat dalam program KS-NIK, begitu juga dengan Rumah Sakit dan Puskesmas," tegas Faisyal.

Faisyal menjelaskan, pihaknya bukan ingin mengintervensi Eksekutif dan Kepala Daerah, namun pihaknya hanya ingin transparan atas pertanggungjawabannya dalam menggunakan anggaran daerah.

"Tidak hanya itu, konsituen saya sendiri pun pernah mengalami saat berobat menggunakan KS-NIK kerap dipersulit. Untuk itu, sisi pelayanan KS juga patut kita revisi dalam arti benahi," tandasnya.