Di Jakarta Lagi Gaduh KPK, Di Riau Napas Aja Susah 

RADAR NONSTOP - Dua isu sentral meramaikan media sosial. Yang pertama adalah soal Revisi UU KPK dan dilanjutkan dengan mundurnya beberapa pimpinan KPK. 

Isu KPK ini memang lagi ramai dibicarakan di cafe-cafe kopi di Jakarta. Pro kontra revisi UU KPK memang seru. 

Ada yang menilai revisi UU KPK membunuh lembaga anti korupsi. Tapi, yang pro beranggapan kalau revisi UU KPK sangat mendesak dan harus dilakukan. 

BERITA TERKAIT :
Jual Rumah Gampang-Gampang Susah, Begini Tips Agar Cepat Laku

---

Jabar Rawan Stunting, Balita Pendek Masih Marak

---

Di Pekan Baru, Riau gaduh revisi UU KPK bukan hal penting. Warga di sana kini sedang berjuang melawan kabut asap. 

Ada istilah, di Jakarta gaduh KPK tapi di Riau napas saja sulit. Kabut asap memang masih menjadi perhatian. 
Bahkan warganet, membuat tagar #SaveRiauDariKebakaranHutan dan dilanjutkan #IndonesiaDaruratAsap.

Kawasan Kalimantan dan Sumatera memang diselimuti kabut asap tebal sejak beberapa waktu lalu karena meluasnya kebakaran lahan dan hutan yang didominasi di wilayah Riau. Sikap protes warga langsung ke akun Presiden Joko Widodo.

Pada kolom komentar di foto terakhir yang diunggah Jokowi dalam akunnya di Instagram, banyak warganet meminta tolong kepada Kepala Negara untuk segera melakukan tindakan agar kabut asap di wilayah mereka bisa diatasi segera. Kabut asap di beberapa wilayah tersebut bahkan sudah berada pada level berbahaya hingga membuat mata pedih, sesak napas, iritasi kulit hingga mual dan muntah.

Tak cuma itu, tebalnya kabut asap mengganggu aktivitas di luar ruangan, termasuk mengganggu penerbangan. Bahkan, hewan ternak seperti ayam banyak yang mati lantaran menghirup udara buruk.

Beberapa wilayah yang terdampak pun sudah meliburkan peserta didiknya. Misalnya, di Kalimantan Tengah, gubernurnya telah mengeluarkan instruksi untuk meliburkan sekolah dari jenjang TK hingga SMP, mengingat kondisi asap yang dalam dalam kondisi sangat berbahaya bagi kesehatan peserta didik di wilayah tersebut.

Aksi tabur bunga di Gedung KPK.

"Kalimantan sedang darurat asap," tulis salah satu warganet.

"Pak Jokowi-Maruf & Pak Gubernur Riau tolong, masyarakat di Riau sudah sesak napas karena bencana asap. Kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat dibutuhkan. Please save our children," tulis warganet lain.

"Asap di Riau dan Kalimantan sudah mencapai level bahaya, mohon bantuannya Pak Jokowi dan mohon bantuan juga dari semua kalangan," tulis lainnya.

Bahkan, beberapa warganet minta Jokowi menghubungi Gubernur Riau, Syamsuar yang saat ini berada di Thailand. "Pak, tolong telepon Gubernur Riau, kampungnya darurat asap ditinggal ke Thailand,” tulis warganet.

"Tolong semua yang lihat tweet ini doakan kami semua yang ada di Kalimantan, Riau, dan kota lainnya yang kena kabut asap semoga sehat selalu karena ini buat napas aja udah sesak banget. Mohon doanya semua #IndonesiaDaruratAsap," tulis salah satu pengguna Twitter.

Terbakar dan Asap 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengungkap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Indonesia dari bulan Januari-Agustus 2019 mencari 328.724 hektare (Ha).

Saat jumpa pers, Doni merinci  jumlah lahan yang terbakar antara lain; Riau 49.266 Ha; Kalimantan Tengah (Kalteng) 44.769 Ha; Kalimantan Barat (Kalbar) 25.900 Ha, Kalimantan Selatan (Kalsel) 19.490 Ha; Sumatera Selatan (Sumsel) 11.826 Ha; dan Jambi 11.022 Ha.

"Di Indonesia tercatat ada 4.012 titik panas yang tersebar antara lain di Riau 88 titik panas, Jambi 287 titik panas, Sumsel 367 titik panas, Kalbar 431 titik panas, Kalteng 1.651 dan Kalsel 278 titik panas serta Gunung Merbabu," jelasnya di Graha BNPB, Sabtu (14/9).

Beberapa upaya yang telah dilakukan BNPB antara lain melakukan pemantauan titik panas (hotspot), jarak pandang, kualitas udara dan keberadaan asap setiap hari.

"Kami telah mengerahkan 9.072 personel gabungan ke 6 provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan) masing-masing 1.512 personel. Kami juga melakukan hujan buatan (TMC), melakukan penegakan hukum dan memberi pengetahuan kepada masyarakat supaya tidak membakar lahan dan hutan," tuturnya.