Demo Mahasiswa dan STM Tak Ditunggangi, Pak Wiranto Apa Kabar?  

RADAR NONSTOP - Aksi demo mahasiswa dan STM di berbagai daerah dituding ditungangi. Ternyata tudingan itu salah.

Dari survei menyebutkan 60,7% publik mendukung demonstrasi mahasiswa terkait penolakan revisi UU KPK. Namun, hanya 5,9% publik yang tidak mendukung aksi mahasiswa dan 31% memilih netral dari tuntutan demonstrasi mahasiswa. 

Hal ini terungkap dari hasil survei, Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Undang-undang KPK dan Gerakan Mahasiswa di mata publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

BERITA TERKAIT :
Mahasiswa Nilai Ada Fenomena Ijonkan APBD Demi Dulang Suara di Pilkada Kota Bekasi 2024

---

Gelar Tasyakuran Di Dapil II Jakarta Utara Bareng Akar Rumput Demokrat, Bunda Neneng Mulai Gaspoll Menangkan Pasangan RK-Suswono

---

LSI juga menyebut publik setuju kalau UU KPK melemahkan lembaga anti korupsi. Bahkan, 70,9% publik mengetahui melemahkan KPK. Hanya 18% yang menyatakan bahwa KPK dikuatkan

"Revisi UU KPK 70,9% publik mengetahui melemahkan KPK. Hanya 18% yang menyatakan bahwa KPK dikuatkan," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Survei dilakukan pada 23.760 responden, dipilih 17.425 orang yang punya telepon. Kemudian jumlah responden tersebut kembali dipilih secara stratified cluster random sampling sehingga didapat 1.010 orang sebagai responden survei ini.

Responden diwawancarai lewat telepon. margin of error survei kurang lebih 3,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Berkaca dari survei Pilpres 2019, LSI mengaku metode ini bisa diandalkan untuk memperkirakan sikap politik pemilih.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto menuding ada penunggang demonstrasi pada Selasa (24/9) dan Rabu (25/9) yang berakhir dengan kerusuhan. 

Wiranto menyebut pihak tersebut ingin menggagalkan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Ia beralasan ricuh usai demonstrasi bukan dilakukan mahasiswa dan pelajar, namun para preman. Wiranto juga mengatakan, penunggang aksi juga ingin pelantikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal.

"Tatkala ada pihak lain dengan cara brutal untuk gagalkan ini, saya kira sudah melawan konstitusi," kata Wiranto saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/9). 

Menurut Wiranto, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa serta pelajar awalnya dilakukan secara konstruktif dan elegan. Namun ia menyayangkan aksi diambil alih penumpang gelap yang berusaha melawan petugas dan berusaha meninggalkan korban. 

"Sehingga tidak lagi mengarah kepada apa yang dijawab pemerintah dan DPR," kata Wiranto. 

Mantan Panglima TNI itu juga memperkirakan akan ada aksi lanjutan yang akan melibatkan kelompok Islam radikal, pendukung klub sepak bola, hingga buruh.