RN- Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Mereka diterima langsung oleh pimpinan DPRD bersama anggota dari seluruh fraksi.
Dalam pertemuan itu, AMPSI menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, serta dugaan ketidakberesan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BERITA TERKAIT :Tuntutan Transparansi BUMD Menguat, DPRD DKI Janji Evaluasi Dharma Jaya
Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah.
“Tidak trasnparannya dan tunjangan anggota dewan. Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata Perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan, dilokasi Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD.
Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.
“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” ujar Ikhsan.
Menanggapi hal itu, Pimpinan DPRD Provinsi Jakarta, Basri Baco, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
Ia menegaskan DPRD tidak menutup mata terhadap kritik masyarakat.
“Kami prihatin dengan apa yang terjadi. Terkait tunjangan dan gaji, kami siap evaluasi sesuai kondisi saat ini," jelasnya.
"Untuk BUMD, tugasnya bukan hanya cari profit, tapi juga melayani rakyat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia memastikan persoalan ini akan dibahas Komisi B DPRD dan dijadikan rekomendasi resmi kepada Gubernur DKI Jakarta.
“Kami evaluasi semuanya dan akan dorong BUMD agar lebih transparan. Silakan publik ikut mengontrol. Kami wajib mendengar aspirasi rakyat,” pungkasnya.
Populer Berita
