RN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan warning. Dia meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencari cara kreatif untuk membiayai program pembangunan, setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas dari pemerintah pusat.
Pemangkasan hampir Rp15 triliun membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun.
Kondisi ini mendorong Pemprov DKI melakukan efisiensi sekaligus mencari sumber pembiayaan baru.
BERITA TERKAIT :PJLP Kena Imbas APBD DKI Anjlok, DPRD Emang Gak Malu Ya?
Pramono Gak Protes Pemotongan Rp 15 Triliun, Purbaya Mau Potong DBH Jakarta Lagi
Pernyataan Pramono itu adalah sinyal soal BUMD yang setiap tahunnya selalu mengharap Penyertaan Modal Daerah (PMD).
“Ya harus (BUMD mencari cara pembiayaan). Jadi era menggunakan dana besar yang tanpa pengawalan ketat sudah lewat. Sekarang pasti akan kami kawal secara khusus,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).
Untuk menutupi kekurangan, Pemprov DKI menyiapkan skema pendanaan alternatif melalui creative financing. Menurutnya, pembangunan tetap bisa dilakukan dengan menggandeng mitra strategis maupun lewat mekanisme kerja sama lain.
“Sehingga dan demikian hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner pekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan,” kata dia.
Pramono mencontohkan proyek interkoneksi transportasi di Dukuh Atas yang tetap berjalan meski tidak lagi menggunakan dana APBD. Proyek itu akan dibiayai lewat skema kerja sama dengan pihak ketiga.
“Mekanismenya tidak menggunakan dana APBD. Maka dilakukan dengan partnership dan sebagainya-sebagainya,” kata dia.
Pramono menegaskan, langkah mencari dana alternatif ini penting agar pembangunan di Jakarta tidak terhambat meski anggaran daerah mengalami pemangkasan cukup besar.
