RN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak mempersoalkan soal pemotongan dana bagi hasil alias DBH. Hal ini ditegaskan Pramono didatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).
"Berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH," kata Pramono usai pertemuan di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tak mempermasalahkan pemotongan tersebut. Dia mengatakan APBD DKI akan disesuaikan dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun dan melakukan pendanaan kreatif.
BERITA TERKAIT :PJLP Kena Imbas APBD DKI Anjlok, DPRD Emang Gak Malu Ya?
Pramono Gak Protes Pemotongan Rp 15 Triliun, Purbaya Mau Potong DBH Jakarta Lagi
"Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan, untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah dan sebagainya, yang memang belum ada," paparnya.
Dia juga meminta izin agar BUMD di DKI boleh memanfaatkan guyuran Rp 200 triliun dari pemerintah pusat ke bank Himbara. Dia berharap dana itu boleh digunakan oleh BUMD DKI.
"Tetapi juga kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," sambungnya.
Janji Diganti
Purbaya mengatakan pemotongan DBH dilakukan karena adanya keterbatasan uang. Dia berjanji akan mengembalikan dana jika perekonomian telah membaik.
"Ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa, nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan balikkan lagi ke daerah," jelas Purbaya.
Purbaya menjelaskan alasan pemotongan DBH untuk Jakarta cukup besar. Hal itu, kata dia, disesuaikan dengan pendapatan pajak dan kebutuhan daerah.
"Pertengahan triwulan tahun kedua saya akan atau triwulan kedua tahun depan, saya akan hitung ulang berapa pajak saya sampai akhir tahun," tegas Purbaya.
Jika hitungan pajak aman atau lebih maka kata Purbaya, dana tersebut akan dikembalikan lagi ke daerah. "Saya akan redistribusi lagi ke daerah. Tapi dengan syarat tadi, belanjanya jangan banyak yang melenceng-melenceng," bebernya.
