Siapa Pejabat DKI Yang Main Bunga Di Bank, Duit Rp 14,68 Triliun Mengendap Potensi Masalah

RN - Pejabat daerah yang main bunga dengan menyimpan duit APBD di bank bakal diungkap. Ancaman ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. 

Dia menegaskan investigasi duit pemerintah daerah (pemda) Rp234 triliun yang mengendap di bank bakal membuka siapa pihak bermain bunga deposito.

Purbaya menyebut masalah itu memang bukan ranah Kementerian Keuangan. Akan tetapi, ia mengingatkan pihak-pihak yang bermain akan segera terungkap dalam investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BERITA TERKAIT :
Ketika Bekas Makam COVID Jadi TPU, Apakah Ini Inovasi atau Keputusasaan?

---

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menimbun duit Rp14,68 triliun di bank. Gubernur Pramono Anung membenarkan ada duit yang mengendap di bank. 

"Saya enggak tahu, itu urusan mereka (pemda). Nanti yang investigasi bukan saya kan. Enggak (bukan Kemenkeu), enggak ada urusan, mungkin BPK (yang menginvestigasi)," ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).

"Biasanya kan setiap pemda ada auditnya, kan? Mungkin tahun-tahun kemarin lepas dari BPK itu, tapi kan mereka (BPK) akan lihat juga pada waktu uangnya (pemda) lebih ditaruhnya di mana, bunganya seperti apa, masuk akal apa enggak," jelas Purbaya.

Ia menceritakan proses audit pernah dirasakan ketika dirinya menjabat sebagai ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Purbaya juga dipanggil BPK untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penempatan dana tersebut.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan LPS di bawah kepemimpinannya kala itu juga menyimpan uang di rekening giro.

Namun, simpanan itu serasa deposito karena bunganya lebih tinggi dari rekening giro biasa.

"Begitu ada beberapa rekening, satu bank dengan bank yang lain berbeda, kita dipanggil (BPK) untuk menjelaskan kenapa beda. Kalau enggak bisa menjelaskan, ya dianggap merugikan negara, kira-kira begitu. Jadi, pemda juga ada risiko itu kalau enggak hati-hati me-manage uangnya," wanti-wanti Purbaya.

Sang Bendahara Negara sebelumnya mengutip data Bank Indonesia (BI), di mana duit pemda senilai Rp234 triliun ternyata menganggur di perbankan per September 2025.

Temuan itu dibantah beberapa kepala daerah, mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hingga Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

Menurutnya, endapan dana pemda di bank cukup mengganggu perekonomian. Uang yang seharusnya digunakan untuk menggerakkan perekonomian itu malah ditempatkan di bank hanya demi mendapatkan bunga.

Berdasarkan data BI yang dirilis 15 Oktober 2025, berikut pemda dengan simpanan tertinggi di bank per September 2025:

1. Provinsi DKI Jakarta - Rp14,68 triliun
2. Provinsi Jawa Timur - Rp6,84 triliun
3. Kota Banjarbaru - Rp5,17 triliun
4. Provinsi Kalimantan Utara - Rp4,71 triliun
5. Provinsi Jawa Barat - Rp4,17 triliun
6. Kabupaten Bojonegoro - Rp3,61 triliun
7. Kabupaten Kutai Barat - Rp3,21 triliun
8. Provinsi Sumatera Utara - Rp3,11 triliun
9. Kabupaten Kepulauan Talaud - Rp2,62 triliun
10. Kabupaten Mimika - Rp2,49 triliun
11. Kabupaten Badung - Rp2,27 triliun
12. Kabupaten Tanah Bumbu - Rp2,11 triliun
13. Provinsi Bangka Belitung - Rp2,10 triliun
14. Provinsi Jawa Tengah - Rp1,99 triliun
15. Kabupaten Balangan - Rp1,86 triliun

Pola Belanja 

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan bahwa dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun bukan disebabkan karena niat pemprov untuk menyimpan uang demi memperoleh bunga.

Menurutnya, hal ini lebih berkaitan dengan pola belanja pemerintah daerah yang cenderung meningkat pada triwulan terakhir setiap tahun.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," jelas Suharini di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia juga menambahkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DKI Jakarta biasanya terlihat tinggi pada bulan November, namun menurun tajam pada Desember seiring peningkatan realisasi pembayaran.

"Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 T dan Desember 2024 mencapai 18T," tambahnya.