Sabtu,  11 October 2025

Pramono Minta ASN DKI Jangan Cengeng, Tak Ada Kosumsi Rapat Dan Kunker 

RN/NS
Pramono Minta ASN DKI Jangan Cengeng, Tak Ada Kosumsi Rapat Dan Kunker 
Pramono di busway.

RN - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak cengeng. ASN kata Pramono tetap kerja maksimal dan jangan mengeluh.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta sudah memotong beberapa anggaran kegiatan seperti kosumsi rapat hingga perjalanan dinas atau kunker. Hal ini dampak dari pemptpngan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. 

Pram sapaan akrabnya meminta seluruh jajaran Pemprov tetap bekerja efisien dan menjaga kinerja di tengah keterbatasan anggaran.

BERITA TERKAIT :
Bakal Dimusuhi Gubernur Se-Indonesia, Pramono Ngaku Nurut Pusat

"Ini bagi saya kesempatan untuk membuat mindset balai kota atau birokrasi pemerintahan ASN DKI Jakarta yang selama ini terlalu enak dengan apa? Anggaran yang besar harus bisa dengan anggaran yang lebih tight," kata Pramono dalam acara Top Team Workshop Bank BTN di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

"Dan saya yakin pasti bisa. Saya sudah mencanangkan enggak boleh ada yang mengeluh siapa pun di ruang publik, walaupun anggarannya saya potong juga. Tetapi yang di challenge dari peristiwa ini apa? Yang di challenge adalah kreativitas, kreativitas," lanjutnya.

Pramono menyebut, tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov DKI saat ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat disiplin dan kreativitas birokrasi. Ia menegaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan program pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran.

Sebelumnya, Pramono Anung mengungkap pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemprov Jakarta hampir Rp 15 triliun. Pramono menyebutkan APBD DKI 2026 turun jadi Rp 79 triliun.

"Walaupun sebenarnya APBD Jakarta sebenarnya kan sudah diketok Rp 95 triliun, dengan pengurangan DPH yang hampir Rp 15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp 79 triliun," kata Pram.

Pemotongan dari pemerintah pusat ini menurut Pramono jadi tantangan untuk Jakarta sehingga Pemprov perlu melakukan realokasi dan efisiensi.