RN - Kasus beras oplosan landai alias senyap. Padahal ada oknum DPRD DKI Jakarta yang ikut cawe-cawe beras oplosan.
Hingga kini politisi yang disebut-sebut inisial LH itu belum digarap. "Polisi pasti punya bukti, saya harap DPRD yang terseret segera diperiksa," tegas pengamat politik, Adib Miftahul kepada wartawan, Senin (11/8).
Adib menduga pemain beras oplosan yang melibatkan DPRD DKI tidak sendiri. "Bisa saja memang ada jaringan main beras," ungkapnya.
BERITA TERKAIT :Ancol, BUMD Tajir Di Jakarta Kini Terseok-Seok?
Perintah Presiden Prabowo yang menyebut kalau pemain beras oplosan adalah pengkhianat rakyat dan bangsa terang Adib harus dibuktikan dengan pengungkapan aktor-aktornya. "Artinya kasus ini harus diungkap dengan tuntas agar tidak menimbulkan fitnah," bebernya.
Seperti diberitakan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus beras oplosan atau beras yang tidak sesuai mutu standar seperti tercantum pada kemasan.
Salah satu tersangka adalah Karyawan Gunarso (KG), Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya. Dua tersangka lainnya yakni RL, Direktur Operasional PT FS, serta RP, Kepala Seksi Quality Control PT FS.
Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan barang bukti yang mengindikasikan ketiganya dengan sengaja menurunkan kualitas beras, meski kemasan tetap mencantumkan label beras premium yang dijual PT Food Station Tjipinang Jaya.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin sebelumnya telah meminta agar anggota DPRD DKI yang diduga memesan 10 ton beras oplosan dari seorang pedagang di Pasar Induk Cipinang, ditindak tegas jika terbukti bersalah.
Kasus itu diungkap oleh seorang pedagang beras di Pasar Induk Cipinang yang menyebut ada pesanan 10 ton beras oplosan dari seorang anggota DPRD Jakarta. Pemesanan tersebut dikemas dalam 2.000 karung berukuran lima kilogram.
Masalah ini juga mencuat di tengah pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim terhadap PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ), salah satu BUMD DKI Jakarta, yang diduga mendistribusikan beras oplosan atau tidak sesuai mutu dan takaran.
Diketahui, pengakuan salah satu pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang, mengungkap ada pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang anggota DPRD Jakarta, yang dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran lima kilogram.
Menariknya beras itu di setiap karungnya merupakan campuran dari berbagai jenis alias oplosan. Pedagang yang tak mau diungkap identitasnya mengakui bahwa praktik ini biasa dilakukan secara terang-terangan untuk mendapatkan harga lebih murah, untung lebih banyak.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa empat produsen atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran dalam distribusi beras. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar praktik kecurangan tersebut.
“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf.
Brigjen Helfi menyebut empat produsen yang diperiksa adalah WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG, tanpa merinci materi pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, WG mengacu pada Wilmar Group, FSTJ adalah Food Station Tjipinang Jaya, BPR adalah Belitang Panen Raya, dan SUL/JG merupakan Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).
Populer Berita
