Jumat,  22 November 2024

Kongres KOI Ricuh, Anak OSO Gantikan Erick Thohir

NS/RN
Kongres KOI Ricuh, Anak OSO Gantikan Erick Thohir
RSO terpilih menjadi Ketua Umum KOI gantikan Erick Thohir.

RADAR NONSTOP - Kongres Komite Olimpiade Indonesia (KOI) periode 2019-2023 ricuh. Raja Sapta Oktohari terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KOI menggantikan Erick Thohir.  

Dia menggandeng Warih Sadono sebagai wakil ketua umum. Raja Sapta Oktohari alias RSO adalah putra dari mantan Ketua DPD RI Raja Sapta Odang (OSO).

Kongres KOI berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Rabu (9/10/2019). Saat acara ada keributan antara pengurus Pusat (PP) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI).

BERITA TERKAIT :
Marger BUMN Ala Erick Thohir, Solusi Atau Cuma Gengsi?
Ranking FIFA Indonesia Naik Empat Posisi

PP PTMSI yang diwakili beberapa anggota pengurus, salah satunya Mansur Lakoro yang menjabat sebagai komisi pertandingan dan perwasitan PP PTMSI dalam kabinet Peter Layardi, hadir di lobby ballroom 2, yang menjadi lokasi pelaksanaan kongres. Tapi, bagian keamanan KOI melarang mereka masuk, sebab tak ada undangan untuk Peter dkk.

Rupanya, adanya tiga kepengurusan PP PTMSI yang menjadi pemicu. Undangan yang diperlihatkan oleh perwakilan PP PTMSI itu merupakan undangan kepada Ketua Umum PP PTMSI yang dipimpin oleh Lukman Eddy. Satu lagi, kepengurusan PTMSI dipimpin oleh Oegroseno. dalam prosesnya muncul berbagai versi tentang kepengurusan PP PTMSI. Masing-masing mengklaim sah di mata hukum.

Terpisah, Ketua Umum KOI, Erick Thohir, mengakui sempat bertemu dengan perwakilan PTMSI. Erick memutuskan tak mengizinkan seluruh pengurus PP PTMSI mengikuti kongres.

"Saya memang ketemu mereka tetapi saya bilang tidak ada yang masuk (kongres). Sekarang jika satu cabang terpecah menjadi tiga kepengurusan yang salah siapa? Cabornya dong. Jadi jika KOI mengambil kebijakan, kalau selama pecah tak boleh ada yang masuk, boleh dong?" kata Erick.

"Kalau mereka tak puas lapor ke BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia). Nanti, BAKI yang memutuskan siapa yang sah. Kalau tak puas juga ke internasional, ada yang namanya CAS," ujar pengusaha yang menjadi Ketua TKN Jokowi saat Pilpres.