Kamis,  02 May 2024

TB Hasanuddin : Pidato Jokowi Sangat Relevan dan Visioner

Ninding
TB Hasanuddin : Pidato Jokowi Sangat Relevan dan Visioner

RADAR NONSTOP- Pidato Perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dilantik untuk periode keduanya, Minggu (20/10) di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi sorotan berbagai kalangan tak tekecuali Anggota DPR-RI TB Hasanuddin. 

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut pidato Jokowi sangat relevan dan harus menjadi pedoman masyarakat terutama para pembantunya. ”Pidato ini menarik  dan mencerminkan visi Presiden Jokowi untuk meneruskan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan rakyat Indonesia,” tegas Purnawirawan TNI itu.

TB Hasanuddin menyoroti pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang  diperlukan mengingat Indonesia ke depan akan menghadapi persaingan yang cukup berat di wilayah Asia, terutama Asia Tenggara.  

BERITA TERKAIT :
Jokowi Melanggar Etika Karena Dukung Paslon, Tapi Gak Bisa Terjerak Hukum
Jokowi Selamat Dari Putusan MK, Hakim Sebut Presiden Tak Melakukan Nepotisme 

Sementara  untuk infrastruktur, Indonesia masih memerlukan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks memberikan fasilitas kepada pelaku-pelaku ekonomi. 

“Termasuk juga dapat dimanfaatkan untuk konektivitas sehingga antara produsen dan pasar semakin dekat,” jelas TB Hasanuddin.

Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaria Militer ini juga menyoroti tentang regulasi terkait lapangan pekerjaan dan investasi. TB Hasanuddin  menyebut pentingnya undang-undang tentang ketenagakerjaan yang lebih akomodatif terhadap masyarakat dan kemudahan dalam mengakses informasi lapangan kerja. 

TB Hasanuddin mengamini pidato Presiden tentang struktur birokrasi yang perlu direstrukturisasi agar jenjang kepangkatan eselon tidak terlalu panjang dan berbelit-belit. 

“Panjangnya struktur birokrasi akan berakibat lamanya proses perizinan, rumitnya prosedur administratif, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat,” tegasnya.

Terkait dengan transformasi ekonomi, mantan Pimpinan Komisi 1 DPR RI ini  mengusulkan pentingnya hilirisasi sehingga sumber daya alam Indonesia memiliki nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar bagi rakyat. 

“Selain itu, rakyat harus dilibatkan dalam proses dari hulu ke hilir agar menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Menjual bahan mentah secara langsung, hanya akan menguntungkan pihak ketiga,” tutupnya.

Seperti diketahui, usai dilantik bersama Wakil Presiden K.H Maruf Amin, Jokowi langsung menyampaikan pidato. Ada lima poin yang menjadi fokus prioritas kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, antarlain Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan regulasi terkait lapangan kerja, UMKM, dan investasi. 

Selanjutnya adalah rasionalisasi birokrasi, penyederhanaan struktur dan terakhir transformasi ekonomi, dari ekonomi berbasis SDA ke manufaktur.