Komisi A Pertanyakan Anggaran Janggal Diskominfotik DKI Jakarta

RADAR NONSTOP - Anggaran janggal makin merajalela. Tidak hanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan saja.

Ternyata anggaran aneh bin janggal juga ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik).

Pimpinan Komisi A DPRD DKI, Inggard Joshua meminta, Dinas Komunikasi dan Informasi melakukan rasionalisasi beberapa pos anggaran yang berkaitan dengan smart city. 

BERITA TERKAIT :
Jatuh Bangun Ariza Bisa Jadi Cermin Politisi Lokal Jakarta Yang Mau Melenting Ke Atas

---

Ariza Memang Hoki, Dapat Hadiah Jabatan Wakil Menteri

---

Sebab, dalam draf KUAPPAS DKI masih terdapat anggaran dinilai tak efesien mencapai Rp 100 miliaran. Misalnya, kata dia, pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City mencapai sekitar Rp 100 miliaran. 

Kemudian penataan, pengembangan, dan pengelolaan metropolitan area network mencapai Rp 90 miliar. “Ini kan pemborosan. Katanya mau hemat. Coba saya tanya apa manfaatnya. Lebih baik, untuk bangun kantor kelurahan yang tak layak dan untuk kebutuhan rakyat. Ini tak perlu lah,’’ jelas dia DPRD DKI kemarin.

Menurut politikus Partai Gerindra itu Dinas Komunikasi dan Informasi mesti pandai-pandai menghemat uang rakyat ini. Dia mengaku, tidak ingin meramikan masalah ini di media social, lebih baik dibahas secara detail di komisi, setelah itu baru dipublikasikan ke media.

Inggard meminta, Anies melakukan evaluasi terhadap beberapa anggaran yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi karena tak bisa berhemat ketika anggaran sedang defisit. ’’Kalau tak mau evaluasi, nanti kami yang kurangi atau mencoret,’’ ucap dia.

Pembahasan KUAPPAS DKI, kata dia, masih terus berlangsung. Bukan, tak mungkin akan banyak pemangkasan anggaran yang tak peting. Baginya, smart city mesti ada evaluasi karena kerjanya tidak ada. Tetapi, meminta anggaran naik terus. ’’Kerja ada. Tetapi, sekedarya saja,’’ sindirnya.

Terpisah, Anggota Komisi A Wibi Andriano mengaku, belum bisa komentar terlalu jauh soal anggaran smart city dan beberapa item lainnya. Apakah, itu dikatakan pemborosan, terlalu banyak, dan besar. Sebagai anggota dewan, yang memiliki fungsi pengawasan dan budgenting harus melihat terlebih dahulu komponen secara detail.

’’Iya dong. Ini kan, harus dibahas lebih lanjut. Jangan, sampai salah. Jangan berikan informasi ke masyarakat yang belum matang,’’ bebernya.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI itu berjanji, akan meminta penjelasan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemrpov DKI terkait anggaran yang dinilai besar tersebut. Sebab, menurut dia, besar atau tidaknya anggaran tergantung kemanfaatannya untuk warga ibu kota. ’’Semua harus dicek sesuai kebutuhan. Manfaatnya dan tingkat keberhasilan,’’ pungkasnya.