PKS Serang Prabowo, Bisa Jadi Dampak Dari Wagub DKI? 

RADAR NONSTOP - PKS mulai bertaji. Partai yang sudah berikrar menjadi oposisi ini mulai 'menyerang' menteri dari Gerindra. 

Kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menhan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dicibir. Sementara Presiden PKS Sohibul Iman mengaku, tak masalah kadernya yang duduk di parlemen DPR mengkritik kebijakan Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo. 

Sohibul menilai kadernya menjalankan tugas sebagaimana fungsi DPR.
"Oh bagus, DPR memang harus begitu," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

BERITA TERKAIT :
Makan Bergizi Gratis Disindir, Profesor Pintar Otak Tapi Hatinya Tidak 

---

Temui Mahasiswa Indonesia Di Universitas Al-Azhar, Prabowo: Berbuat Baik Untuk Rakyat 

---

Kabar beredar, sikap keras PKS kepada Duo Prabowo dari Gerindra itu terkait soal pemilihan Wagub DKI. Diketahui, hingga kini niat PKS yang hendak menggantikan posisi Sandiaga Uno sebagai pendamping Anies belum terwujud. 

Bahkan, Gerindra mengajukan empat nama baru. Seperti diberitakan, anggota Komisi IV DPR F-PKS Andi Akmal Pasludin mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menyetop kebijakan penenggelaman kapal seperti di era Susi Pudjiastuti. Kebijakan Edhy itu dinilai sebagai langkah mundur.

"Saya berpendapat bahwa penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan langkah penindakan hukum yang harus dilanjutkan oleh Menteri KKP baru Pak Edhy Prabowo, sehingga saya memandang merupakan langkah mundur bila hal ini dihentikan," kata Andi kepada wartawan, Selasa (19/11).

Sementara Prabowo yang berencana meminta TNI mengirim taruna Akademi Militer untuk belajar ke sejumlah negara dikritik. 

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari. Menurutnya, pengiriman taruna ke luar negeri belum tentu meningkatkan kualitas taruna.

Kata dia, jika rencana Prabowo terealisasi, pasti ada batasan waktu belajar untuk taruna yang dikirim tersebut.

"Belum tentu (belajar di luar negeri menjadi lebih baik), tergantung negara mana. Jangan mandang luar (negeri) pasti lebih baik dong," kata Kharis di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).