RN - Posisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo ngeri-ngeri sedap. Munculnya usulan reformasi polri bisa menjadi bola liar.
Apalagi usulan tersebut sudah diamini oleh Presiden Prabowo Subianto. Praboo segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri.
Diketahui, reformasi Polri merupakan salah satu tuntutan masyarakat termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata anggota GNB Pendeta Gomar Gultom, selepas pertemuan GNB bersama Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9) malam.
Menurut eks Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) itu, aspirasi mengenai reformasi Polri itu juga telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Prabowo.
Tokoh-tokoh yang hadir dalam rombongan GNB saat bertemu Prabowo yakni istri Presiden ke-4 RI, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, teolog sekaligus filsuf Romo Franz Magnis-Suseno SJ, cendekiawan Muslim Prof. M. Quraish Shihab dan kiai kharismatik KH Ahmad Mustofa Bisri.
Turut serta pula filsuf sekaligus astronom Karlina Rohima Supelli, Ketua Umum PGI Pendeta Jacky Manuputty, mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, Romo A. Setyo Wibowo SJ, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Laode Moh. Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, hingga budayawan Slamet Rahardjo.
Instrumen Digital
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam mereformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yakni instrumen digital, hak asasi manusia (HAM), hingga pengawasan.
Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam di Jakarta, Minggu, mengatakan reformasi Polri sejatinya tidak dimulai dari nol. Menurut dia, ketiga instrumen tersebut penting untuk memaksimalkan upaya perbaikan yang telah berjalan di tubuh Polri.
“Ini bisa jadi modalitas, mana yang diperkuat, mana yang diperbaiki, mana yang harus diganti. Itu yang mungkin bisa jadi semacam roadmap (peta jalan) penguatan kepolisian untuk memastikan polisi profesional dan humanis yang tetap memegang prinsip HAM,” katanya.
Terkait digital, Anam mengatakan perlu dilakukan pengecekan ulang instrumen kepolisian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, dia menyoroti semakin luasnya ruang digital.
Menurut dia, di tengah perkembangan ruang digital saat ini, instrumen kepolisian harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul sebagaimana yang dimandatkan konstitusi.
Lalu berdasarkan catatan organisasi masyarakat sipil, Anam mengakui masih ada tindakan represif dari aparat ketika menghadapi masyarakat. Oleh sebab itu, dia berpandangan, instrumen HAM di tubuh Polri perlu ditingkatkan.
Surpres Belum Masuk DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait beredarnya kabar Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat presiden (surpres) terkait pergantian Kapolri ke DPR RI. Dasco mengatakan DPR belum ada menerima surat tersebut.
"Belum ada (surpres pergantian Kapolri)," kata Dasco saat dimintai konfirmasi, Sabtu (13/9/2025).
Diketahui, demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus lalu menjadi perhatian publik yang menyoroti soal keamanan dan pengamanan hingga posisi Kapolri.
Prabowo Muncul Di Bioskop, Kaum Nyinyir Selalu Bikin Gaduh Ngoceh Sana-Sini
Populer Berita
