.png)
RADAR NONSTOP - Perebutan kursi Wagub DKI Jakarta menjadi bola liar. Isu makin tak menentu lantaran Anies Baswedan terkesan tidak mendukung PKS.
Entah benar atau tidak, kabar yang beredar di Kebon Sirih, PKS memang mulai gerilya dan 'manuver' untuk kursi Wagub.
Kini yang kena getahnya adalah kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Walau seagai partai pengusung, PKS secara terbuka melontarkan kritik.
BERITA TERKAIT :Di Depok, PKS Depak PKB Tapi Rangkul Golkar
Bursa Calon Gubernur Jakarta, Anies Mulai Dicolek PDIP
Saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi DPRD DKI terhadap APBD Perubahan 2018, Rabu (26/9), PKS menilai, sejumlah kegiatan pembangunan Pemprov DKI Jakarta pada tahun anggaran 2018 berjalan sangat lambat.
Di antaranya seperti pembangunan rumah DP nol rupiah dan rehabilitasi gedung sekolah. "Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan gubernur baru (Anies Baswedan) yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran,” kata politikus PKS Dite Abimanyu membacakan pandangan fraksinya di paripurna.
PKS juga menyoroti angka penyerapan anggaran yang hingga Juni lalu baru mencapai 28,5 persen. Sementara itu, berdasarkan data pekan keempat September ini, angkanya telah beranjak naik menjadi 47,6 persen.
Sementara, lanjut dia, banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat namun perkembangannya sangat lambat.
"Seperti pembangunan rumah terjangkau dengan DP nol rupiah, rehabilitasi gedung sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya,” ujar Dite.
Dite menuturkan, hampir satu tahun pemerintahan Anies berjalan, pembangunan unit rumah DP nol rupiah baru berjalan di satu lokasi, yakni di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek itu dibangun oleh PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Proyek rumah susun DP nol rupiah di Klapa Village ini ditargetkan rampung pada Juli 2019 mendatang. Ada 703 unit yang akan tersedia di lokasi itu. Selain itu, skema pembiayaan bagi pemesan unit rumah DP nol rupiah masih belum dirilis. Meski sejak April 2018 lalu dijanjikan agar unit rumah DP nol bisa segera dipesan masyarakat.
Pada pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lalu, PD Sarana Jaya mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 935 miliar untuk mengadakan lahan pembangunan rusun DP nol rupiah.
Belum dipastikan dimana lokasi lahan tersebut, yang jelas PD Sarana Jaya menargetkan bisa membangun 900 unit rusun DP nol rupiah dari target pengadaan lahan itu.
"Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti soal batalnya pembangunan proyek tiga rumah susun pada tahun ini. Ketiga proyek rusun itu ialah Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat,” pungkas Dite.
