RADAR NONSTOP - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus bebenah. Beberapa BUMN yang dinyatakan sakit bisa dimarger atau tutup.
Seperti diberitakan, PT PANN (Persero) sempat membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bingung karena namanya asing. PT PANN merupakan satu dari tujuh perusahaan pelat merah yang menerima penyertaan modal negara (PMN) pada 2020 dengan total Rp 3,76 triliun.
Erick menjelaskan, jumlah BUMN saat ini terlalu banyak dan harus dikurangi. Kemudian, BUMN mesti kembali ke inti bisnis.
BERITA TERKAIT :Bos Garuda Indonesia Mau Didepak Seperti Pertamina, Irfan Setiaputra Sudah Dapat Bocoran?
Marger BUMN Ala Erick Thohir, Solusi Atau Cuma Gengsi?
Soal PT PANN, Erick mengatakan, BUMN ini memiliki direksi baru. Tapi, PT PANN punya masalah sejak tahun 1994.
"Direksinya baru tapi ada problem dari 1994 ketika me-leasing pesawat terbang yang jumlahnya 10 pada saat itu. Saya rasa sangat tidak fair saya sebagai menteri langsung menyalahi direksi, tetapi ini adalah bagian BUMN terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis. Padahal PT PANN itu awal didirikan untuk leasing kapal laut. Bukan kapal udara. Nanti ada kapal-kapal yang lain, kapal-kapalan," jelas Erick di Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Dia mengatakan, BUMN seperti PT PANN lah yang harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam bisa merger maupun ditutup.
"Inilah yang harus diperbaiki core bisnisnya, inilah harus di-merger atau ditutup tidak bisa berdiri sendiri terlalu banyak," ujarnya.
Terlebih, kata dia, pemerintah punya misi menciptakan lapangan kerja. Sementara, BUMN ini punya anak usaha yang 'menggemukkan diri' dan diisi oleh para oknum. Itu belum lagi perusahaan ini diisi oleh orang-orang tua pensiunan.
"Apalagi, visi presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi cuma kroni-kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orang tua, saya sangat apresiasi, tapi kalau diisi pensiunan sedangkan 58% penduduk Indonesia di bawah 35 (tahun) berarti kan tidak membuka lapangan kerja," tutupnya.