.png)
RADAR NONSTOP - Pemilihan Ketua RW 016 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara terancam molor. Warga meminta pihak kelurahan membubarkan panitia pemilihan karena dinilai tidak bersikap adil dan cenderung memihak.
"Panitia cenderung memihak serta membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan Undang-undang atau pun peraturan pemerintah tentang tata cara pemilihan ketua RW. Berdalih dan berlindung atas dasar 'kesepakatan bersama' pihak panitia pemilihan ketua RW telah mengubah aturan-aturan yang telah di atur negara," ujar Sukiman, warga Rw 016 kepada wartawan, Selasa (2/10).
Menurutnya, kesepakatan bersama yang tidak berdasar kepada hukum dan kemanusiaan bisa dikatakan sebuah 'mufakat jahat' dan produk hukumnya pun akan bersifat kriminal.
BERITA TERKAIT :Antisipasi Genangan dan Banjir, PPSU Kembangan Selatan Obok-obok Saluran Air
Rotasi Perwira Polda Metro Jaya, 150 Perwira Dari Kasat Reserse Hingga Kapolsek
Ia membeberkan berdasarkan hasil musyawarah forum RW tanggal 25 September 2018, yang tidak di hadiri oleh Lurah dan panitia pemilihan ketua RW. Padahal rapat tersebut atas petunjuk dari Lurah. Dalam rapat tersebut disepekati point-point antara lain, mendesak pembubaran panitia pemilihan ketua RW 016, yang berhak memilih adalah warga yang ber-KTP RW 016 Kelurahan Pademangan Barat, Calon ketua RW harus berdomisili dan ber-KTP setempat minimal 3 tahun dan harus pemilik rukan, seluruh proses pemilihan harus berlangsung di sekretariat RW, draf tatib pemilihan harus mendapat persetujuan forum RW, kemudian meminta bapak camat untuk ikut mengawasi dan memantau, karena ada indikasi aparat kelurahan tidak netral.
"Ada indikasi panitia pemilihan RW 016 akan menyetujui calon ketua Rw yang tidak berdomisili di RW tersebut. Dan sistem pemilihan yang akan di laksanakan yaitu sistem one vote one delegation bukan langsung, umum atau one man one vote. Kami minta Walikota dan Camat untuk ikut memantau langsung," bebernya.
