Tangsel Menuju New Normal, PSI Pertanyakan Kesiapan Pemkot

RADAR NONSTOP - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mempertanyakan kesiapan Pemkot Tangsel dalam rencana menerapkan new normal, Sabtu (6/5/2020).

Pasalnya, masih banyak pro dan kontra terkait akan diberlakukan kebijakan new normal. Fraksi PSI berharap jangan sampai kebijakan tersebut malah membuat semakin banyak masyarakat yang terpapar virus covid-19.

Ketua Fraksi PSI DPRD Tangsel, Ferdiansyah kepada Radarnonstop.co (Rakyat Merdeka Group) mengatakan, banyak pertimbangan yang harus dicermati dan disiapkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebelum benar-benar diberlakukannya kondisi kenormalan baru.

BERITA TERKAIT :
Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui

---

DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

Menurut Ferdiansyah, melihat dari data perkembangan Covid-19 di Tangsel beberapa waktu terakhir ini kondisinya melandai. Bahkan, kata Ferdy, beberapa hari yang lalu tidak ada penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Tangsel. 

"Walau perdata kemarin (5 Juni 2020) kenaikannya cukup banyak bertambah 21 orang kasus positif, dengan dua wilayah penyumbang kasus positif terbanyak adalah Kecamatan Pondok Aren dan Pamulang," terang Ferdiansyah.

Ferdy menjelaskan, selain regulasi yang dirancang oleh pemerintah untuk kondisi kenormalan baru tersebut, terapat pula kesadaran dan kedisiplinan masyarakat menjadi salah satu kunci penting dengan penerapan kondisi hidup normal baru. 

Saat ini, kata dia, tumah ibadah sudah dibuka, menyusul toko-toko dan juga nantinya mall (pusat perbelanjaan, red) akan dibuka. Kondisi seperti sekarang ini di masa PSBB merupakan proses transisi untuk menuju hidup normal baru. 

"Beberapa posko check point PSBB seperti di Pamulang dan perempatan Viktor sudah tidak ada lagi dan ini mungkin menandakan Tangerang Selatan sedang mempersiapkan kondisi kenormalan baru. Sukses atau tidaknya proses transisi ini semua tergantung kepada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat," tegasnya.