.png)
RADAR NONSTOP - Pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok. Bank Dunia (World Bank/WB) kembali mengkoreksi proyeksinya terhadap kondisi perekonomian negara-negara di kawasan Asia bagian Timur dan Pasifik, termasuk ekonomi Indonesia.
Tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal WB akan terkoreksi antara -1,6% hingga -2%. Ekonomi RI baru bisa tumbuh positif mulai tahun 2021 dan balik ke level 5% pada tahun 2022 mendatang.
"Di tahun 2021-2022, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan melalui proses pemulihan meskipun masih dibayangi risiko dan tantangan terkait keberhasilan penanganan pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diprediksi berada dalam rentang 3-4,4% dan di tahun 2022 sebesar 5,1%," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi, Selasa (29/9/2020).
BERITA TERKAIT :Beda Dengan Jokowi, Prabowo Tancap Gas Tanpa Pecitraan Dan Bawa Oleh-Oleh Investasi
Prabowo Lebih Jago Dari Jokowi, Sekali Gebrak Bawa Rp156,5 Triliun Dari China
Angka perkiraan tersebut mempertimbangkan adanya dampak baseline yang rendah, serta adanya penurunan potensi pertumbuhan -0,6 poin persentase (percentage point) dibandingkan kondisi sebelum pandemi, hingga konsekuensi dari investasi dan produktivitas yang lebih rendah.
Di samping indikator ekonomi, Bank Dunia juga menunjukkan assessment indikator kesejahteraan, khususnya angka kemiskinan ekstrim yang diproyeksi kembali meningkat untuk pertama kalinya sejak 2006 lalu.
Kemiskinan ekstrim meningkat dari 2,7% di 2019 menjadi 3% di 2020 (berdasarkan garis kemiskinan US$ 1,9 perkapita per hari-2011 Paritas Daya Beli/PPP). Sedangkan ambang batas tingkat kemiskinan US$ 3,2 dan tingkat kemiskinan US$ 5,5 (Paritas Daya Beli/PPP) tidak digunakan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan karena pendekatan yang dipakai oleh BPS adalah kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Needs Approach).
Menurut rilis BPS, COVID-19 telah menyebabkan angka kemiskinan naik menjadi 9,8% di Maret 2020. Angka kemiskinan ini mengembalikan level kemiskinan Indonesia seperti pada dua tahun silam.
Untuk itu, Bank Dunia menekankan pentingnya upaya mitigasi pemerintah mengatasi lonjakan angka kemiskinan tersebut.
"Sebagai respon pemerintah, mayoritas masyarakat kelompok 40% pendapatan terendah telah mendapat dukungan pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), baik dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), bantuan/pembiayaan usaha, maupun subsidi listrik. Pemerintah telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp 203,9T atau sekitar 0,9% terhadap PDB untuk JPS," paparnya.
"Bantuan ini bahkan tidak hanya menyasar masyarakat 40% terbawah namun juga kelas menengah yang terdampak melalui berbagai program, seperti Program Kartu Pra Kerja dan Program Padat Karya," tambahnya.
Hify Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia, sambung Febrio menunjukkan bahwa ada 90% dari masyarakat 40% terbawah tadi yang telah mendapatkan setidaknya satu jenis bantuan.
Pemerintah, kata Febrio menyadari bahwa implementasi program JPS perlu dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan cakupan memadai untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini, tegasnya, perlu menjadi fokus evaluasi dan perbaikan ke depan untuk meningkatkan efektivitasnya.
"Menanggapi publikasi Bank Dunia tersebut, Pemerintah memandang hal ini sebagai catatan dan masukan penting dalam upaya mendorong efektivitas implementasi dan evaluasi program pemulihan ekonomi nasional baik dalam penanganan pandemi maupun implementasi program program dukungan pemerintah terhadap masyarakat dan dunia usaha," ungkapnya.
